KPK Minta Tambahan Anggaran Rp774 Miliar, Pagu 2027 Dipangkas dan Tugas Terancam Terkendala

Menurut Setyo, keterbatasan anggaran yang dialami pada 2026 bahkan telah memberikan dampak terhadap pelaksanaan sejumlah tugas dan pencapaian keluaran atau output KPK.

"Kami laporkan bahwa dengan kondisi anggaran KPK saat ini di tahun 2026, KPK sudah mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian output, antara lain kurang optimal beberapa kegiatan pencegahan dan monitoring antikorupsi, koordinasi dan supervisi penanganan perkara, hingga fungsi Dewan Pengawas KPK yang terhambat oleh keterbatasan anggaran," katanya.

Sejumlah Kegiatan KPK Terkendala

Setyo menyebut keterbatasan anggaran telah membuat sejumlah kegiatan KPK belum dapat berjalan secara optimal.

Salah satunya adalah kegiatan pencegahan dan monitoring antikorupsi. Keterbatasan anggaran juga berdampak terhadap pelaksanaan koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara.

Selain itu, fungsi Dewan Pengawas KPK turut mengalami hambatan akibat keterbatasan anggaran yang tersedia.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan KPK mengajukan tambahan anggaran untuk 2027. Lembaga tersebut menilai kebutuhan tambahan dana diperlukan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal sekaligus mendukung pencapaian target pemberantasan korupsi.

Setyo mengatakan kebutuhan anggaran KPK telah dihitung berdasarkan aktivitas dan target yang harus dijalankan. Karena itu, permohonan tambahan Rp774,31 miliar disampaikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan riil lembaga pada 2027.

KPK berharap tambahan anggaran tersebut dapat memperkuat pelaksanaan fungsi penindakan, pencegahan, pendidikan, koordinasi, dan supervisi pemberantasan korupsi, sekaligus mendukung kebutuhan manajemen serta informasi dan data. (aha/nsp)