Karhutla Ditangani, Kepentingan Indonesia di Vladivostok Tetap Berjalan

Jakarta, tvOnenews.com — South China Sea Council (SCSC) memandang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia sebagai persoalan serius.

Dampak kabut asap terhadap masyarakat Indonesia maupun negara-negara tetangga tidak boleh dikecilkan dan pemerintah memiliki kewajiban untuk mengendalikan kebakaran, melindungi masyarakat serta menindak pihak yang bertanggung jawab.

Namun, menjadikan keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke Eastern Economic Forum (EEF) di Vladivostok sebagai indikasi bahwa pemerintah mengabaikan karhutla merupakan kesimpulan yang terlalu sederhana.

Presiden Prabowo telah turun langsung ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada 22 Agustus 2026, memimpin koordinasi penanganan, meninjau lokasi kebakaran dan memerintahkan penguatan operasi darat maupun udara.

Bahkan pada 1 September, hanya beberapa jam sebelum bertolak ke Vladivostok, Presiden masih menerima laporan situasi nasional dan perkembangan penanganan karhutla dari Panglima TNI dan Kapolri.

Pesawat kepresidenan baru meninggalkan Jakarta sekitar pukul 23.20 WIB. Artinya, rantai komando penanganan karhutla tidak berhenti ketika Presiden meninggalkan wilayah Indonesia.

Hingga saat ini, karhutla di Kalimantan juga tidak berstatus sebagai bencana nasional. Penanganannya masih berlangsung melalui struktur kedaruratan pemerintah daerah dan BPBD, dengan dukungan serta penguatan sumber daya dari pemerintah pusat, BNPB, TNI, Polri dan kementerian terkait.

Laporan BNPB per 2–3 September menunjukkan operasi penanganan tetap berjalan pada tingkat daerah di berbagai wilayah Kalimantan.

Pemerintah Tidak Hanya Memadamkan Api, Tetapi Mengejar Pelakunya

Hal lain yang tidak boleh hilang dari pemberitaan adalah perubahan intensitas penegakan hukum.

Pemerintah saat ini menunjukkan penindakan yang lebih agresif dan simultan terhadap pelaku karhutla, baik individu maupun korporasi.

Per 3 September 2026, Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan penyegelan atau tindakan terhadap 25 konsesi korporasi yang terindikasi terkait karhutla.

Secara terpisah, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan, termasuk pembekuan perizinan berusaha terhadap salah satunya.

Sementara Bareskrim Polri telah menetapkan 89 orang sebagai tersangka dalam berbagai perkara karhutla.

Apakah Sebuah Krisis Menghentikan Seluruh Fungsi Negara?

Terjadinya sebuah krisis tidak serta merta mereduksi fokus suatu negara pada aspek lainnya.

Pada 2010, Amerika Serikat menghadapi Deepwater Horizon, salah satu bencana lingkungan terbesar dalam sejarahnya.

Minyak terus mengalir ke Teluk Meksiko, mencemari ekosistem serta mengganggu kehidupan dan perekonomian masyarakat di sepanjang Gulf Coast.

Pada 25–27 Juni 2010, ketika operasi penanganan Deepwater Horizon masi berlangsung, Presiden Obama tetap meninggalkan Amerika Serikat untuk menghadiri G8 dan G20 Economic Summit di Kanada.

Memang benar, kehadiran seorang pemimpin negara di saat krisis dalam negeri sangat dibutuhkan. Namun kehadiran Prabowo di EEF Summit Vladivostok tidak bisa disamakan dengan kunjungan PM Inggris, James Callaghan yang pergi ke Karibia untuk menghadiri Guadeloupe Summit pada 4–6 Januari 1979, di saat Inggris sedang berada dalam periode Winter of Discontent.

Gelombang pemogokan melanda berbagai sektor, pelayanan publik terganggu, pengangkutan barang menghadapi tekanan, sampah bahkan mayat menumpuk di sejumlah kota.

Callaghan bahkan sempat menghabiskan beberapa hari berlibur dan berjemur di Barbados sebelum kembali ke Inggris yang sedang musim dingin.

Vladivostok Adalah Kepentingan Indonesia

Kehadiran Presiden Prabowo di Vladivostok juga bukan perjalanan liburan. Presiden hadir sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum ke- 11 atas undangan Presiden Vladimir Putin, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia, serta menyampaikan posisi Indonesia di hadapan pemerintah, investor dan pelaku ekonomi dari berbagai negara.

Di tengah perdagangan dunia yang semakin terfragmentasi dan rantai pasok yang semakin dipengaruhi persaingan geopolitik, Indonesia berkepentingan membuka sebanyak mungkin jalur perdagangan, investasi dan konektivitas baru.

Presiden Prabowo bahkan menggunakan forum tersebut untuk kembali menegaskan prinsip politik luar negeri Indonesia yang terbuka dan nonblok serta pentingnya membangun jembatan ekonomi dengan berbagai kekuatan dunia.

Menurut pengamat Hubungan Internasional, Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Kunjungan ini juga menjadi sarana diplomasi tingkat tinggi untuk memajukan dua tujuan strategis utama, yaitu: ketahanan energi dan redefinisi peran Indonesia di kawasan Asia-Pasifik.

Narasi ini melampaui bukan saja sekadar aspek geografis, melainkan juga geopolitik dan geoekonomi. Hal ini mencerminkan visi di mana Indonesia dan Rusia bukanlah kekuatan yang berjauhan, melainkan mitra alami yang terhubung oleh Samudra Pasifik.

Dengan memosisikan diri sebagai jembatan antara Rusia dan kawasan yang lebih luas, kunjungan Prabowo selaras dengan tema utama EEF sekaligus memperkuat ambisi Indonesia untuk menjadi penghubung kunci di Asia-Pasifik, dengan memanfaatkan kemandirian strategisnya yang kian berkembang untuk membuka berbagai peluang kerjasama strategis di berbagai bidang lainnya.

Menurut pengamat Pertahanan, Dr. Ade Muhammad, M.Han., tujuan utama negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, karena itu karhutla wajib ditangani dengan seluruh kemampuan negara.

Namun pemerintahan tidak bergantung pada kehadiran fisik satu orang. Operasi karhutla dijalankan secara terpadu oleh BNPB–BPBD, Kementerian Kehutanan melalui Manggala Agni, KLH/BPLH, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BMKG, sementar Presiden tetap memegang tanggung jawab politik atas komando, sumber daya, dan hasil penanganannya.

Pada saat yang sama, ketahanan energi merupakan fondasi industrialisasi nasional. Kunjungan ke Rusia membawa agenda konkret berupa pengetahuan, investasi, dan teknologi nuklir damai, termasuk reaktor modular dan skala penuh, sejalan dengan target pengoperasian awal PLTN pada 2032. Jadi, persoalannya bukan memilih Rusia atau karhutla: negara yang kuat harus mampu mengatasi krisis hari ini sekaligus membangun kedaulatan energi untuk masa depan.

Karena itu, menempatkan karhutla di Kalimantan dan perjalanan Presiden ke Vladivostok sebagai dua pilihan yang saling bertentangan adalah sebuah “false choice”. Karhutla memang harus dipadamkan, pelakunya harus ditindak.

Dampaknya terhadap masyarakat dan negara tetangga harus ditangani. Tetapi pada saat yang sama, pasar harus dibuka, investasi harus diperjuangkan dan posisi Indonesia dalam ekonomi dunia harus terus diperkuat.

Negara yang berfungsi tidak bekerja hanya di satu front. Indonesia harus mampu memadamkan api di dalam negeri, sekaligus membuka pintu kepentingan nasionalnya di luar.