Gerakan Oposisi Sebut Syukur Mandar Lakukan Manuver Politik Tanpa Keputusan Dewan Nasional

“Oposisi harus memiliki jarak yang kritis terhadap kekuasaan. Bukan menjadi bagian dari kekuasaan. Bukan menjadi alat kekuasaan, bukan pula menjadi kendaraan kepentingan politik praktis,” kata Dewan Nasional.

Dewan Nasional juga menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh direduksi menjadi konflik antar individu. Yang sedang diuji adalah prinsip organisasi: apakah keputusan politik ditentukan oleh mekanisme kelembagaan atau oleh kehendak seorang figur.

AD/ART, menurut Dewan Nasional, telah memberikan mekanisme yang jelas. Keputusan strategis harus dibahas melalui rapat pleno. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan dukungan minimal dua pertiga anggota yang hadir.

Karena itu, setiap tindakan strategis yang mengatasnamakan organisasi harus dapat ditelusuri kepada mandat yang sah.

“Persoalannya adalah jika Syukur Mandar menggunakan mandat organisasi secara sepihak untuk membangun kedekatan dengan partai penguasa di DPR RI tanpa sepengetahuan organisasi,” demikian pernyataan Dewan Nasional.

Rapat Pleno Luar Biasa kemudian menetapkan Laguna sebagai Pelaksana Tugas Presiden Dewan Nasional. Plt. Presiden diberi mandat melakukan konsolidasi internal serta mempersiapkan Musyawarah Besar untuk reorganisasi dan penataan kembali struktur Dewan Nasional.

Pencabutan mandat Syukur Mandar, menurut Dewan Nasional, sekaligus menjadi garis tegas bagi seluruh pengurus.

Tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada mandat organisasi. Tidak ada figur yang boleh menempatkan dirinya di atas keputusan kolektif. Tidak ada mandat oposisi yang boleh berubah menjadi kendaraan menuju kekuasaan.

“Dewan Nasional kembali menegaskan tujuan politiknya untuk mengontrol kekuasaan, bukan mencari tempat di dalam kekuasaan. Ketika mandat oposisi digunakan untuk kepentingan personal, Dewan Nasional memilih mencabut mandat tersebut,” demikian pernyataan Dewan Nasional.