PMKRI Soroti Karhutla dan Dampak PSN di Papua Selatan, Desak Perlindungan Hak Masyarakat Adat

“Saya menegaskan bahwa polemik PSN yang berkaitan dengan karhutla di Papua Selatan harus dilihat melalui perspektif keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat adat, dan keberlanjutan lingkungan. Kepentingan nasional dan hak masyarakat adat bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Negara justru berkewajiban memastikan keduanya berjalan beriringan, sehingga penguatan ketahanan pangan nasional tidak melemahkan ketahanan pangan lokal dan pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlangsungan ruang hidup masyarakat,” ungkapnya.

Papua Selatan memiliki bentang alam yang didominasi hutan dataran rendah, rawa, lahan gambut, dan ekosistem basah. Ekosistem tersebut berperan penting dalam menjaga kelembapan lanskap dan mengurangi risiko kebakaran. Namun, pembukaan lahan, pembangunan jalan, serta pengeringan rawa dinilai dapat meningkatkan kerentanan wilayah terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Pemantauan titik panas di kawasan PSN pangan, energi, dan air di Papua Selatan selama Januari hingga Juni 2026, serta berlangsungnya deforestasi, menjadi perhatian dalam perdebatan mengenai dampak lingkungan dari pembangunan di wilayah tersebut.

Greenpeace juga mencatat hilangnya sekitar 13 ribu hektare hutan di dua konsesi perkebunan tebu hingga Oktober 2025, dengan estimasi emisi mencapai 5,6 juta ton karbon dioksida (CO₂). Angka emisi tersebut berpotensi meningkat hingga 221 juta ton CO₂ apabila seluruh tutupan hutan alami di Merauke dibuka.

Kerusakan hutan tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati dan kemampuan alam menyerap karbon, tetapi juga dapat mengganggu siklus air. Pembukaan hutan dan perubahan fungsi lahan turut dikaitkan dengan meningkatnya risiko banjir pada musim hujan serta kekeringan pada musim kemarau.

Bagi PMKRI, pembangunan yang mengorbankan ekosistem demi perluasan lahan monokultur bukanlah kemajuan yang berkelanjutan, melainkan utang ekologis yang berpotensi diwariskan kepada generasi mendatang. Dampak tersebut terutama akan dirasakan oleh masyarakat Papua yang hidup paling dekat dengan wilayah terdampak.

PMKRI juga mengingatkan pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam ensiklik Laudato Si’ yang dikeluarkan Paus Fransiskus, yang menegaskan bahwa bumi merupakan rumah bersama yang harus dirawat. Dalam perspektif tersebut, krisis ekologis tidak dapat dipisahkan dari krisis sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat.