Bareskrim Polri Ajukan 23 Korporasi Dicabut Izinnya, Terkait Kasus Karhutla

Jakarta, tvOnenews.com — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengajukan 23 korporasi untuk dilakukan pencabutan izin. Hal ini berkaitan dengan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan pihaknya dalam hal ini telah menerima sebanyak 104 laporan polisi. Namun saat ini sebanyak 97 laporan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. “Dari 97 laporan polisi tingkat proses penyidikan, kita atau penyidik Mabes Polri merekomendasikan 23 laporan polisi dengan 23 korporasi untuk dilakukan pencabutan izin. Jadi ada 23 korporasi yang kami ajukan untuk pencabutan izin,” kata Asep, saat konferensi pers, Kamis (29/10/2026). Lebih lanjut, Asep menerangkan alasan korporasi tersebut direkomendasikan dicabut izinnya lantaran berdasarkan hasil penyidikan didapati adanya kasus kebakarannya yang berulang. “Jadi di perusahaan-perusahaan tersebut bukan hanya satu kali terjadi kebakaran, dan yang bersangkutan melanggar Pasal 80C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asal apinya dari dalam wilayah konsesi perkebunan itu sendiri,” ungkap Asep. Kemudian didapati bahwa sarana prasarana dalam korporasi tersebut tidak memadai. Asep menerangkan bahwa harusnya korporasi mempersiapkan sarana dan prasarana. Hal ini melanggar Permentan Nomor 6 Tahun 2025. “Luas lahan terbakar lebih dari 500 hektar. Ini sesuai dengan Keputusan Deputi Gakkum Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025,” terangnya. Sementara itu, Asep menjelaskan, dari 97 korporasi yang dilakukan penyidikan, pihaknya tengah mendalami sumber modal korporasi tersebut, baik yang dari luar maupun dari dalam negeri. “Dari 97 korporasi tersebut, terdapat 22 korporasi dengan penanaman modal asing (PMA): Malaysia 8 perusahaan, Singapura 9 perusahaan, Inggris 2 perusahaan, Cina 1 perusahaan, Jepang 1 perusahaan, Korea Selatan 1 perusahaan. Kemudian 75 korporasi lainnya menggunakan penanaman modal dalam negeri,” ujarnya. Adapun dalam hal ini, Asep menegaskan bahwa pihaknya telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka kasus karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Empat korporasi diantaranya merupakan penanaman modal asing (PMA) dari tiga negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan "Terhadap korporasi, kami telah membuat 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar sebanyak 29.168,78 hektare. Dan kami telah menetapkan 20 tersangka korporasi," ucapnya. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 98 Ayat (1), (2), (3) Pasal 99 Ayat (1), (2), dan (3) Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidananya dari paling rendah 3 tahun penjara hingga paling tinggi 5 tahun penjara, serta denda paling rendah 3 miliar rupiah paling tinggi Rp15 miliar. (ars/amr)

Bareskrim Polri Ajukan 23 Korporasi Dicabut Izinnya, Terkait Kasus Karhutla

Berita Terkait

Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Empat di Antaranya PMA dari Tiga Negara

Polri Tetapkan 245 Orang Tersangka Kasus Karhutla, Modus Sengaja Bakar Hutan untuk Buka Lahan

Polda Jambi Siap Tindak Perusahaan terkait Karhutla, 19 Orang dalam Pemeriksaan

Sikapi Kritik Malaysia-Singapura soal Karhutla, Wakil Ketua DPR: Tidak Perlu Dibalas dengan Ketersinggungan

Topik Terkait

Karhutla

Bareskrim

Kabareskrim

Asep Safrudin

Saksikan Juga

Prancis Tak Baik-Baik Saja, Utang Menggunung hingga Rp71.901 Triliun

Kepala BGN Peringatkan SPPG, Pelanggaran Bisa Berujung Penutupan Permanen

Di Balik Kasus Mutilasi Madiun, Polisi Soroti Kecerdasan Tersangka Dwi Bagus

Dewan Pers Anugerahkan Penghargaan Tokoh Pers 2026 kepada Karni Ilyas

Tak Penuhi Panggilan KPK, Nusron Wahid Ternyata ke Singapura dan Malaysia

Prabowo Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Bahas Akses Keuangan Daerah

Viral

Kpk

Viral

Dpr

Prabowo

Karhutla