KPK Dalami Dugaan Suap di Kantor Pertanahan Bogor Terkait Layanan Pertanahan

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan sejumlah uang suap di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I terkait layanan pertanahan. Hal itu diungkap langsung oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, pada Jumat (6/11/2026). Ia mengatakan lembaga antirasuah mendalami hal tersebut saat memeriksa dua saksi pada 5 November 2026, yakni GPM selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kodsatral Kantah Kabupaten Bogor I, dan A selaku Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah Kantah Kabupaten Bogor I. “Dalam pemeriksaan ini, penyidik meminta keterangan berkaitan dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh pihak-pihak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,” kata Budi. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pendalaman tersebut terkait bagaimana alur penerimaan uang hingga pengumpulannya. “Tentunya keterangan-keterangan para saksi ini untuk melengkapi alat bukti yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara tersebut,” katanya. Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon. Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga KPK merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi, serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut. Pada 18 September 2026, KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan di kantor Summarecon di Jakarta, dan rumah Lampri di Bekasi. KPK pada 21 September 2026 menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor. Dua hari setelahnya, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Kemudian, KPK pada 24 September 2026 menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dan rumah Lampri di Nganjuk. Pada 29 September 2026, KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. (ant)

KPK Dalami Dugaan Suap di Kantor Pertanahan Bogor Terkait Layanan Pertanahan

Berita Terkait

Soroti Pengelolaan Desa Antikorupsi di Kalimantan Selatan, KPK Lakukan Evaluasi

Direksi Pengembang Kawasan Kota Baru Parahyangan Bandung Dipanggil KPK

KPK Sita Uang Rp2 Miliar Terkait Dugaan Korupsi Proyek SPBU

Prakiraan Cuaca BMKG 5 November 2026 untuk Wilayah Jabodetabek, Ada Potensi Hujan Ringan

Topik Terkait

Kpk

Kantor Pertanahan

Bogor

Suap

Layanan Pertanahan

Saksikan Juga

Tangan Kanan Jokowi Diangkat, Pamerkan Ijazah di Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa

Prancis Tak Baik-Baik Saja, Utang Menggunung hingga Rp71.901 Triliun

Kepala BGN Peringatkan SPPG, Pelanggaran Bisa Berujung Penutupan Permanen

Di Balik Kasus Mutilasi Madiun, Polisi Soroti Kecerdasan Tersangka Dwi Bagus

Dewan Pers Anugerahkan Penghargaan Tokoh Pers 2026 kepada Karni Ilyas

Tak Penuhi Panggilan KPK, Nusron Wahid Ternyata ke Singapura dan Malaysia

Viral

Viral

Kpk

Prabowo

Dpr

Karhutla