Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta Buntut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Subianto

Jakarta, tvOnenews.com — Polri resmi memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta buntut terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal ini dilakukan usai yang bersangkutan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang berlangsung di Divpropam Mabes Polri, pada Selasa (10/11/2026). 

Sidang ini dipimpin oleh Komjen Pol Rudy Darmoko, selaku Ketua Komisi. Dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Pol Roma Hutajulu, beserta tiga Anggota Komisi, yaitu Irjen Pol M. Zulkarnain, Irjen Pol Jayadi, dan Irjen Pol Rahmat Setyadi.

“Dapat kami sampaikan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar AS, diputuskan; sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Jhonny Eddizon Isir, kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Kemudian Isir menerangkan bahwa hasil persidangan tersebut juga membuktikan bahwa perilaku Ahrie Sonta merupakan perbuatan tercela.

“Sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” jelasnya.

Atas perbuatannya, terduga pelanggar AS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 

Yaitu Pasal 5 ayat 1 huruf c dan huruf g terkait dengan melanggar kewajiban dalam etika kelembagaan, dan Pasal 8 huruf c angka 1 terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian.

Serta, tidak menaati larangan di Pasal 11 ayat 1 huruf a dan huruf b terkait dengan etika kelembagaan.

“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” tegas Isir.

Untuk diketahui, Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto. 

Tiga orang tersangka inisial LSP, ASN, dan EH saat ini dilakukan penahanan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua.

Kemudian tersangka yang keempat yaitu SU yang berperan sebagai dewan pembina dari monitoring center (MC) Bareskrim Polri, di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabakmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019.  

Saat ini tersangka belum ditahan lantaran sakit. Namun tersangka SU dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) illegal access ancaman pidana 6 tahun, dan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf j KUHP. (ars/amr)