Komnas HAM Desak Pemerintah dan DPR RI Hapus Pasal Ini dalam RKUHP

Komnas HAM Beri Catatan dalam RKUHP

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan beberapa catatan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro mengungkapkan, pihaknya telah memberikan masukan kepada DPR RI terkait pasal-pasal tentang HAM yang tidak disetujui oleh Komnas HAM RI.

"Komnas HAM selalu diminta berpartisipasi dalam setiap pembuatan perundang-undangan khususnya terkait hak asasi manusia (HAM)," ucap Atnike saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022).

Menurut Atnike, sejak komisioner periode lalu, Komnas HAM telah mengkaji pasal-pasal yang dimasukkan ke dalam RKUHP.

Dia mengatakan, catatan-catatan tentang pasal di dalam RKUHP telah diserahkan kepada DPR RI Komisi III.

"Kami juga sudah memberikan masukan terbaru, terhadap pasal RKUHP yang naskahnya dibahas sekarang dan itu sudah diserahkan ke komisi 3," kata Atnike.

Dikatakan Atnike, upaya pihaknya dalam keterlibatan penundaan disahkannya RKUHP telah dilakukan. Sebab menurutnya, masih banyak pasal-pasal yang dianggap bertentangan.

Menurut dia, ini merupakan langkah yang paling memiliki peluang besar untuk dapat didengar oleh pihak DPR RI.

"Nah jadi upaya untuk memberikan masukan sudah kami lakukan dan ini merupakan langkah kami yang bukan terakhir ya, langkah yang paling mungkin untuk bisa memperkuat suara kami terkait concern atau catatan kami terhadap RKUHP yang sekarang," terang dia.

Atnike mengatakan, dalam RKUHP, Komnas HAM hanya berfokus pada pasal terkait pelanggaran ham yang berat.