Memburu Perempuan Reformis di Jantung Organisasi Dunia

(Artikel Opini Ini Ditulis Cendhy Vicky V, Direktur Riset Institute For Diplomacy, Economic, Peace and Thought-INDEPTH)

tvOnenews.com - Persis pada 31 Desember 2026 akhir tahun ini, masa jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres akan berakhir. Figur yang terpilih sejak 1 Januari 2017 ini akan digantikan oleh kandidat selanjutnya.

Melansir dari berbagai sumber, Guterres memberikan dua wejangan dan harapan kepada kandidat Sekjen PBB selanjutnya. Pertama, mengutip Blue News, ia berharap bahwa kedepannya Sekjen PBB dipimpin oleh perempuan. Bahkan dengan tegas Guterres mengatakan “clearly time for a woman at the top.”

Mengutip laporan dari lembaga GWL Voices for Change and Equality, Numbers Matter: Women Leadership in the Multilateral System pada 2024, ungkapan Guterres semakin kuat karena terdapat tekanan politik multilateral yang sangat kuat agar PBB melantik Sekjen perempuan pertama dalam 81 tahun sejarah berdirinya organisasi ini.

Kedua, ia berharap bahwa kedepannya figur terpilih harus memiliki visi reformis keterwakilan. Guterres dalam pidatonya pada KTT Shanghai Cooperation Organization (SCO) 2026 di Bishkek, Kirgizstan, Selasa (1/9/2026), mengatakan dunia saat ini semakin bergerak ke arah multipolar. Dan itu jelas harus diperkuat.

Guterres memperkirakan multipolaritas adalah salah satu syarat untuk menciptakan keadilan dalam tata kelola global dan hubungan internasional. Karena bagaimanapun dengan situasi politik-ekonomi dan regional yang sedang turbulensi, maka perlu adanya reformasi tata kelola kelembagaan di PBB untuk memasukan perwakilan-perwakilan dari kategori negara representatif. 

Gambaran Guterres tentang multipolar dapat dimaksudkan sebagai peta jalan kompetisi untuk syarat kualitas dari seorang figur yang mencalonkan diri. Artinya dinamika dan tema multipolar kedepannya akan menjadi agenda panjang para diplomat dan negara, sejak peta politik global yang makin terdikotomis

Menurut Alex Bellamy dalam World Politics and the Future of the UN: Navigating Multipolar Competition (2024), perlu ada jalan keluar dan alternatif untuk menghidari kebuntuan dan dari dampak yang paling ekstrim. Yakni perang regional. 
Untuk itu kandidat yang mempunyai visi sejak awal mengenai reformasi tata kelola dalam tema keterwakilan. Baik itu regional, kawasan dan ekonomi dapat menjadi faktor yang paling krusial dalam keterpilihan.