news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Kamis (19/11/2026).
Sumber :
  • Tangkapan layar

UU Perampasan Aset: Capaian Penting Legislasi yang Patut Diapresiasi

Persetujuan Komisi III DPR RI bersama pemerintah untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak ..
Kamis, 19 November 2026 - 16:15 WIB
Reporter:
Editor :

Oleh: Prof. Trubus Rahardiansah
Guru Besar Universitas Trisakti dan Pengamat Kebijakan Publik

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/8/2023).
Sumber :
  • tvOnenews/Abdul Gani Siregar

Persetujuan Komisi III DPR RI bersama pemerintah untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke Rapat Paripurna merupakan perkembangan positif dalam agenda reformasi hukum nasional.

Keputusan ini tidak hanya menunjukkan kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga menjadi bukti bahwa proses legislasi dapat berjalan efektif ketika terdapat komitmen dan kesamaan visi antara DPR dan pemerintah.

Hal yang patut mendapatkan apresiasi khusus adalah keberhasilan menyelesaikan pembahasan RUU tersebut pada tingkat I lebih cepat dari tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Capaian ini penting karena selama ini proses pembentukan undang-undang kerap mendapat sorotan publik akibat pembahasan yang berlarut-larut.

Penyelesaian pembahasan lebih awal menunjukkan adanya keseriusan, koordinasi, dan kemampuan para pembentuk undang-undang untuk bekerja secara produktif.

Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan memenuhi bahkan melampaui target waktu merupakan salah satu indikator positif kinerja kelembagaan, sepanjang tetap disertai kualitas substansi dan proses legislasi yang akuntabel.

Karena itu, langkah Komisi III DPR RI di bawah kepemimpinan Habiburokhman, bersama pemerintah, layak dipandang sebagai capaian penting dalam mempercepat reformasi sistem hukum Indonesia.

Selama ini, salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi adalah memastikan bahwa hasil kejahatan benar-benar dapat dikembalikan kepada negara dan masyarakat.

Penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Negara juga harus memiliki instrumen yang efektif untuk menelusuri, mengamankan, merampas, dan mengelola aset yang diperoleh melalui tindak pidana sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam banyak kasus, kerugian ekonomi akibat kejahatan tidak selalu dapat dipulihkan secara optimal. Pelaku dapat menjalani hukuman, tetapi aset hasil kejahatan belum tentu seluruhnya berhasil dikembalikan.

RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen penting untuk memperkuat pendekatan pemulihan aset atau asset recovery dalam sistem penegakan hukum nasional.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak lagi hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi juga dari seberapa besar kerugian negara yang dapat dipulihkan dan seberapa efektif hasil kejahatan dicegah agar tidak kembali dinikmati pelakunya.

Berita Terkait

1
2 3 4 Selanjutnya

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral