Soal HAM, Nusron: Kenapa Ngga Ditanya Pas Mega Berpasangan dengan Prabowo?

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid atau Gus Nusron puas dengan penampilan Prabowo pada debat pertama. 

Namun banyak pihak menilai Prabowo terkesan emosional, sementara wakilnya Gibran sempat ditegur KPU karena aksinya. 

Sementara itu, isu HAM yang melekat dengan Prabowo menjadi salah satu highlight dalam debat perdana yang digelar KPU pada Selasa (12/12/2023). 

Terutama pertanyaan dari capres nomor urut 2 Ganjar Pranowo yang membahas mengenai kuburan para aktivis yang masih dinyatakan hilang hingga hari ini.

Nusron pun mengatakan bahwa Ganjar harusnya tahu bahwa selama 10 tahun berkuasa, PDIP yang paling berkompeten untuk memiliki komitmen terhadap pengadilan HAM.

“Mas Ganjar ini lupa 10 tahun terakhir ini relatif partai penguasa itu adalah PDIP. Harusnya yang paling kompeten dan kalau memang mempunyai dorongan sikap dan mempunyai komitmen terhadap masalah pengadilan hak asasi manusia itu adalah PDIP,” tutur Nusron.

Selain itu, menurut Nusron, selama 10 tahun terakhir, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang juga merupakan orang PDIP yang harusnya dapat merekomendasikan perlu adanya Pengadilan HAM.

“Menteri Hukum dan perundang-undangan itu adalah PDIP, Pak Yasonna, dia yang harusnya bisa merekomendasikan perlu atau tidak adanya Pengadilan HAM terhadap problem-problem pelanggaran HAM berat pada masa lalu itu satu. Nomor dua lembaga yang mempunyai kredibilitas dan otoritas untuk menyatakan bahwa seseorang itu dinyatakan melanggar HAM berat atau tidak itu hanya satu loh, namanya Komnas HAM dan sampai hari ini Komnas HAM belum membuat kesimpulan apa-apa terhadap Pak Prabowo, jadi tidak ada pelanggaran HAM yang menyangkut Pak Prabowo, itu menurut Komnas HAM,” ucapnya.

Nusron pun menegaskan pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu itu menggunakan Keppres Nomor 17 Tahun 2023 dengan cara non yudisial.

Selain itu, Prabowo, menurut Nusron sudah jelas dengan gentlemen mengatakan jika memang pemerintah memutuskan ada Pengadilan HAM, dirinya pun setuju sepanjang ada fakta yang mendukung.

Tak hanya itu, Nusron pun kembali mengingatkan bahwa pada tahun 2009,  Megawati berpasangan dengan Pak Prabowo tapi tidak ada pembahasan mengenai HAM pada saat itu.

“Kenapa PDIP enggak menanyakan itu? Berarti kalau PDIP waktu itu mengambil Pak Prabowo sebagai calon wakil presidennya Bu Megawati berarti kan sudah dinyatakan clear and clear tidak ada lagi tindak kejahatan apapun. Makanya tadi Pak Prabowo bilang itu tendensius,” katanya. (awy)