Saksi Ahli Pemohon Paparkan Kegiatan Bansos yang Mempengaruhi Elektoral Paslon 02

Jakarta, tvOnenews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (2/4/2024). 

Agenda sidang kali ini adalah pembuktian pemohon dengan mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon dan pengesahan alat bukti tambahan pemohon.

Penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga peran Presiden Joko Widodo disorot dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Sidang itu beragendakan mendengarkan keterangan para saksi dan ahli dari kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 

Penyaluran bansos menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu bahkan membuat Mahkamah memutuskan untuk memanggil empat menteri terkait untuk memberikan keterangan pada Jumat (5/4/2024).

Sejumlah ahli ekonomi yang didatangkan kubu 01 mengungkap bahwa politisasi bansos berpengaruh pada perolehan suara, bahwa terdapat hubungan positif antara penyaluran bansos yang notabene meningkat setahun menjelang Pemilu dengan persentase perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana. 

Pada tahun lalu misalnya, belanja pelindungan sosial naik dari 10,04 persen pada 2022 menjadi 14,56 persen pada tahun 2023. Peningkatan belanja itu, menurut Vid, akan menguat ketika yang mengikuti kontestasi Pilpres adalah petahana.

Penyaluran bansos ini sebagai political budget cycles yang umum terjadi di sejumlah negara. Namun, efeknya (magnitude) akan jauh lebih besar ketika bansos digunakan di negara berkembang. (awy)