KDM Buka-Bukaan Sebab Dana Bantuan Jabar Anjlok Drastis

tvOnenews.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) buka-bukaan mengenai kondisi riil kas daerah yang tengah mengalami defisit imbas penurunan pasokan dana dari pemerintah pusat.

Pria yang akrab disapa KDM ini menjelaskan, pendapatan Pemprov Jabar secara otomatis merosot tajam hingga Rp3,6 triliun lantaran berkurangnya dana transfer dari pusat. Kondisi makro ekonomi inilah yang memaksa provinsi melakukan efisiensi ketat ke tingkat kabupaten dan kota.

"Sekarang gini, yang penting manfaat yang dirasakan daerah. Kalau pengurangan dana transfer kan kita juga kurang Rp3,6 triliun, terus kalau provinsi berkurang kita mau bagi duit, duit yang mana lagi," kata Dedi Mulyadi, Sabtu (23/5/2026).

Pangkas Dana Hibah, Alihkan ke Proyek Jalan Rp4 Triliun

Kendati ruang fiskal daerah tengah menyusut, KDM memastikan Pemprov Jabar tetap memasang skala prioritas pada program-program infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Salah satunya adalah mendongkrak secara masif pagu anggaran perbaikan dan pembangunan jalan.

"Dari Rp400 miliar anggaran untuk jalan menjadi Rp4 triliun. Walaupun dari Rp4 triliun itu mungkin nanti terevaluasi juga karena pendapatannya dari transfer pusat menurun," ungkap mantan Bupati Purwakarta tersebut.

Dedi menegaskan kebijakan pahit ini berlaku rata di seluruh wilayah hukum Jawa Barat tanpa terkecuali.

Namun, ia menjamin kebutuhan dasar publik di daerah akan tetap diakomodasi melalui intervensi langsung dari dinas terkait di tingkat provinsi.

"Semua daerah (dikurangi), tapi kebutuhan daerah dipenuhi. Misalnya jalan kabupaten/kota sekarang jadi prioritas dikerjakan provinsi, penanganan sosial provinsi turun, apalagi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi sudah berapa rumah dan relokasi bencana yang kita selesaikan," paparnya.

Dedi kembali menegaskan bahwa skema "bagi-bagi uang" secara cuma-cuma ke kas daerah kini resmi disetop demi menyelamatkan proyek strategis provinsi.

"Memang kita gak ada lagi bagi-bagi uang ke daerah, karena yang dibagi ya sudah gak ada. Kalau provinsi membagi uang secara langsung maka kita kehilangan kegiatan pembangunan. Gak ada lagi uang," tegas KDM.