TPP Dipangkas, Ribuan PPPK Muara Enim akan Gelar Aksi Demo Besar-besaran

Salah satu PPPK yang enggan menyebutkan namanya mengungkapkan bahwa tujuan rencana akan digelarnya aksi tersebut guna ingin menyampaikan aspirasi dan meminta ketransparansian Pemkab Muaraenim.

"Di sini kami hanya ingin menyampaikan aspirasi diskriminatif tersebut, kami minta keadilan dan kesetaraan serta ketransparanan. Kalau kami PPPK setara PNS harusnya terbuka dan transparan sebab kita satu keluarga besar bukannya pemerintah anti kritik dan tertutup," ungkapnya.

Menurutnya, kebijakan tidak populer ini, bukan persoalan semata soal angka nominal saja namun menyentuh aspek penghargaan atas kinerja. 

"Jika PPPK merupakan bagian integral dari ASN yang turut menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik tentu bukan hanya beban kerja serta tanggung jawab yang diemban yang setara tetapi TPP juga harus setara sesuai dengan jenjang dan jabatan," katanya.

Secara regulasi, lanjutnya, PPPK berstatus ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.

"Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah disebutkan bahwa, besaran pembayaran TPP ASN atau tunjangan kinerja bagi ASN berdasarkan kelas jabatan tidak dibedakan pada kelas jabatan yang sama bagi PNS maupun PPPK," katanya.

Namun lanjutnya, dalam praktiknya, kebijakan teknis di daerah kerap memunculkan disparitas, terutama terkait penghasilan tambahan yang bergantung pada kemampuan fiskal masing-masing daerah.

"Kalau kita satu keluarga (PNS dan PPPK), tentu susah senang bersama. Jika dipangkas ya semuanya dipangkas secara proporsional, kalau memang ingin efisiensi. Jadi kami bukan menolak dipotong tetapi meminta keadilan, kesetaraan dan ketransparanan," pungkasnya.

Terpisah, Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra melalui Kasat Intelkam AKP Eddy Tri Jauhariansyah didampingi Kanit III Sat Intelkam Ipda Apriadi Amrullah saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa perwakilan PPPK yang akan melakukan aksi damai sudah mendatangi Sat Intelkam Polres Muara Enim.

"Surat pemberitahuan resminya belum kita terima, tapi saat ini masih dalam proses kelengkapan administrasi untuk koordinator aksi dan penanggung jawabnya agar bisa diterbitkan STTP," ujarnya.