Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Sinkronkan Data untuk Perkuat Mitigasi Banjir di Kawasan Perkotaan 

Sleman, tvOnenews.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama sejumlah pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia memperkuat sinergi dalam rangka menyatukan data serta strategi mitigasi bencana, khususnya untuk menghadapi risiko banjir di kawasan perkotaan. Sinergi lintas sektor tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam "Rapat Pengumpulan Data Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penanganan Banjir di Daerah" yang berlangsung di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 29 September hingga 1 Oktober 2026.

Upaya tersebut dilakukan seiring pengembangan Knowledge Management Platform (KMP) yang diinisiasi Kemendagri. Pengembangan ini merupakan bagian dari kerangka National Urban Flood Resilience Project (NUFReP). Pada tahap awal, platform tersebut menyasar enam kota, yakni Medan, Banjarmasin, Bima, Semarang, Manado, dan Gorontalo.

Tahap awal pengembangan KMP diarahkan untuk memetakan ketersediaan dan kualitas data banjir sekaligus mengidentifikasi kesenjangan data di masing-masing daerah. Data tersebut nantinya diharapkan dapat terintegrasi dengan InaRISK, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta memanfaatkan data meteorologi secara realtime untuk mendukung sistem peringatan dini.

Ketersediaan data yang lengkap dinilai penting bagi pemerintah daerah karena karakter ancaman bencana pada setiap wilayah memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda. Misalnya Kota Banjarmasin, Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, menghadapi karakter ancaman banjir yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia karena berada sekitar 16 sentimeter di bawah permukaan air laut yang membuatnya rentan terhadap genangan akibat rob.

Menurut catatan, Banjarmasin pernah mengalami banjir besar selama berhari-hari pada 2021 yang dipicu luapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dan Martapura. Kondisi tersebut membuat penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Banjarmasin.

Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, mengatakan bahwa pemerintah kota saat ini berupaya melakukan pembenahan terhadap 10 Wilayah Pengendali Banjir (WPG). Namun, upaya tersebut menghadapi tantangan berupa potensi pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.

"Dari 10 WPG yang ada di Kota Banjarmasin, empat di antaranya sudah ditangani oleh BWS (Balai Wilayah Sungai) dengan menggunakan anggaran dari BWS. Untuk salah satu WPG, yakni Sungai Veteran, itu dibagi menjadi tiga tahap. Tahap satu sudah selesai, tahap dua sedang berjalan, namun tahap tiga ada kemungkinan dibatalkan. Jadi kami berharap kawan-kawan dari Kementerian PUPR, khususnya BWS bisa mengevaluasi kembali terkait rencana pembatalan untuk anggaran tahap tiga tersebut," papar Ichrom.