- ANTARA
Terungkap di Pengadilan, Ini Detail Penyimpangan dalam Kasus Jual Beli Gas Rp246 M
Lalu, sambung dia, uang muka tidak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari nilai transaksi akuisisi karena PT PGN tidak dapat merealisasikan rencana akuisisi.
Disebutkan bahwa kepemilikan saham PT Isargas berdasarkan laporan proyek uji tuntas oleh PT Bahana Sekuritas pada 20 Juli 2018, disarankan agar PT PGN tidak melaksanakan akuisisi atas saham PT Isargas karena nilai perusahaannya negatif.
Kemudian, terdapat pula penyimpangan lainnya yang menyebabkan kerugian negara dalam kasus tersebut, yaitu berupa penyaluran gas yang dihentikan karena adanya teguran dari Kementerian ESDM melalui surat pada 15 Januari 2021.
Dengan demikian, hakim Alfis menuturkan uang muka yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan sepenuhnya karena akuisisi PT Isargas tidak dapat direalisasikan, transaksi jual beli gas dihentikan karena teguran Kementerian ESDM, serta jaminan tidak dapat dieksekusi.
"Menimbang bahwa demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi," ungkap hakim Alfis.
Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim telah menyatakan dua terdakwa, yakni Direktur Komersial PT PGN periode 2016–2019 Danny Praditya dan Komisaris PT IAE periode 2006–2024 Iswan Ibrahim, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
Atas perbuatannya, kedua terdakwa masing-masing dijatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun dan 5 tahun serta masing-masing dikenakan pidana denda sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.
Khusus Iswan, dikenakan pula pidana tambahan berupa uang pengganti untuk membayar uang pengganti senilai 3,33 juta dolar Amerika Serikat (AS) subsider 3 tahun penjara, sebagai penerima manfaat aliran dana korupsi sebesar uang pengganti yang dijatuhkan tersebut.
Akibat perbuatan korupsi kedua terdakwa, Majelis Hakim menyatakan telah terjadi kerugian negara sejumlah 15 juta dolar AS atau setara dengan Rp246 miliar (kurs Rp16.400 per dolar AS).
Dengan demikian, Danny dan Iswan telah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif pertama.(ant)