Rakergub FKD-MPU 2026 Hasilkan 6 Kesepakatan Strategis soal Pangan hingga Energi, Pemda Diminta Perkuat Kolaborasi

Berikut enam kesepakatan strategis Rakergub FKD-MPU Semarang 2026:

1. Memperkuat ketahanan pangan secara terpadu sebagai respons atas proyeksi dampak El Niño terhadap produksi pertanian di provinsi anggota FKD-MPU.
2. Mendorong kerja sama antar BUMD bidang pangan pada Provinsi anggota FKD MPU.
3. Mendorong penguatan ketahanan energi melalui sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan krisis energi global.
4. Secara konsisten dan terukur mengimplementasikan Rencana Aksi Perjanjian Kerja Sama FKD-MPU pada Tahun Anggaran 2027.
5. Mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Bidang Infrastruktur Perumahan dan Ketahanan Bencana khususnya Pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa.
6. Melakukan koordinasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara konsisten terhadap pelaksanaan seluruh kesepakatan Rakergub FKD-MPU Tahun 2026.

Penandatanganan berita acara tersebut menjadi simbol komitmen bersama 10 provinsi anggota FKD-MPU dalam memperkuat kolaborasi menghadapi tantangan nasional di sektor pangan dan energi.

FKD-MPU merupakan forum kerja sama strategis yang beranggotakan 10 provinsi, yakni Jawa Tengah, DI Yogyakarta, NTB, Jawa Timur, NTT, Banten, Jawa Barat, Lampung, Bali, dan DKI Jakarta. Forum ini dibentuk untuk memperkuat sinergi lintas daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Pemda Tak Bisa Kerja Sendiri-Sendiri

Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi bekerja sendiri dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan.

Menurut dia, sinergi dan kolaborasi antardaerah kini menjadi kebutuhan strategis nasional untuk menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari krisis energi, perubahan iklim, hingga ketidakpastian geopolitik dunia.

"Kerja sama antardaerah bukan lagi sekedar pilihan administratif tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis nasional," ujarnya dalam kegiatan Gala Dinner Malam Keakraban Mitra Praja Utama (MPU) di Semarang, Jawa Tengah, Senin (11/5/2026).

Wiyagus juga menyoroti peran strategis 10 provinsi anggota MPU yang dinilai memiliki kapasitas fiskal kuat dan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Ia mengatakan Pulau Jawa saat ini menyumbang lebih dari 57 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, potensi tiap daerah perlu saling melengkapi melalui keunggulan komparatif masing-masing.

Untuk memperkuat ketahanan nasional, ia mendorong peningkatan konektivitas antarwilayah, baik di sektor logistik, perdagangan, energi, maupun digitalisasi pemerintahan.