Bedah Potensi E-Wallet Emas, Digadang Bisa Jadi Terobosan Baru Ekonomi Digital, Ini Tantangan dan Peluangnya

Namun, Heru mengingatkan pengembangan ekosistem tersebut tidak cukup hanya mengandalkan aplikasi digital. Menurut dia, emas digital harus memiliki dasar kepemilikan yang jelas, dukungan underlying emas fisik, sistem penyimpanan, audit, tata kelola risiko, dan perlindungan konsumen.

"Namun, ekosistem ini tidak bisa dibangun hanya dengan pendekatan aplikasi. Emas digital berbeda dengan saldo uang elektronik biasa. Ia harus memiliki dasar kepemilikan yang jelas, underlying emas fisik, mekanisme penyimpanan, sistem audit, tata kelola risiko, dan perlindungan konsumen," kata dia.

Ia juga menyoroti langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mulai membuka ruang pengembangan usaha bulion melalui POJK Nomor 17 Tahun 2024.

Regulasi ini mengatur berbagai kegiatan usaha berbasis emas oleh lembaga jasa keuangan, mulai dari simpanan emas, pembiayaan, perdagangan, penitipan, hingga layanan lainnya.

"Kehadiran aturan bulion menjadi sinyal penting. Negara mulai membangun infrastruktur hukum agar emas tidak hanya berada di ruang informal, tetapi dapat masuk ke sistem keuangan formal yang terawasi. Jika dirancang benar, e-wallet emas dapat menjadi salah satu kanal distribusi dari ekosistem bulion tersebut," ujar dia.

Selain itu, perdagangan emas digital juga telah berada dalam pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melalui Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 yang telah diperbarui lewat Peraturan Nomor 13 Tahun 2019. Aturan tersebut mengatur penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka.

Menurut Heru, hal itu menunjukkan bahwa emas digital sudah memiliki landasan regulasi dan diakui sebagai komoditas digital yang membutuhkan tata kelola perdagangan.

Ruang Inovasi dan Batas Regulasi

Heru menilai tantangan terbesar dalam pengembangan e-wallet emas adalah membedakan fungsi emas sebagai penyimpan nilai dan fungsi alat pembayaran.

"Jika emas digital digunakan langsung sebagai alat bayar umum, risikonya tinggi. Pencantuman harga barang dalam gram emas, kewajiban merchant menerima emas, atau penggunaan emas digital sebagai pengganti Rupiah dapat dianggap bertentangan dengan prinsip kewajiban penggunaan Rupiah," jelas dia.

Ia menjelaskan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 menegaskan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI, baik untuk transaksi tunai maupun nontunai, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur undang-undang.