Purbaya Beri Sinyal Anggaran MBG Bisa Dipangkas di Bawah Rp200 Triliun, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa anggarannya masih bisa ditekan lebih jauh.

Purbaya menyebut pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Bahkan, anggaran MBG tahun ini dinilai berpeluang ditekan hingga di bawah Rp200 triliun.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).

Anggaran MBG Sudah Beberapa Kali Dipangkas

Purbaya menjelaskan, anggaran program MBG pada awalnya ditetapkan sebesar Rp330 triliun untuk tahun ini. Namun, pemerintah kemudian melakukan efisiensi terhadap anggaran tersebut.

Setelah efisiensi pertama, anggaran MBG turun menjadi sekitar Rp260 triliun. Anggaran tersebut kemudian kembali ditekan hingga berada di kisaran Rp240 triliun.

Menurut Purbaya, proses efisiensi masih memungkinkan untuk dilakukan lebih jauh. Hal itu berdasarkan pembicaraannya dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono.

"MBG kan anggaran tahun ini awalnya Rp 330 triliun, terus dilakukan efisiensi menjadi Rp 260-an (triliun), terus menjadi Rp 240-an (triliun). Tapi saya bicara dengan ketua MBG yang baru, kepala badan MBG yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200-an (triliun)," ujar Purbaya.

Dengan demikian, Purbaya melihat masih terdapat peluang untuk menekan kebutuhan anggaran MBG tanpa menghilangkan pelaksanaan program tersebut.

Anggaran MBG Tahun Depan Rp240 Triliun

Selain membahas anggaran MBG tahun ini, Purbaya turut menyinggung alokasi anggaran untuk program tersebut pada tahun depan.

Ia mengatakan pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp240 triliun untuk MBG pada tahun depan. Namun, angka tersebut menurutnya masih berpotensi ditekan melalui berbagai langkah efisiensi.

Purbaya menilai penggunaan teknologi dapat menjadi salah satu faktor yang membantu pemerintah mengoptimalkan pelaksanaan program sekaligus menekan kebutuhan anggaran.

"Tahun depan juga dianggarkan Rp 240, tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi," sebut Purbaya.

Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah masih melihat adanya ruang untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan program MBG. Teknologi disebut menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung efisiensi tersebut.

Kemenkeu Ikut Awasi Pelaksanaan MBG

Purbaya juga menjelaskan peran Kementerian Keuangan dalam mengawasi pelaksanaan program MBG. Pengawasan dilakukan untuk memastikan program tersebut dapat berjalan secara efisien.

Pegawai Kementerian Keuangan yang berada di daerah nantinya turut melakukan pengawasan terhadap masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Pengawasan tersebut dilakukan secara bergilir. Dengan mekanisme itu, Kementerian Keuangan ingin memastikan pelaksanaan program di lapangan terus mengalami perbaikan.

"Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus kinerjanya ke depan untuk MBG," tutup Purbaya.

Pengawasan terhadap SPPG menjadi bagian dari upaya Kementerian Keuangan untuk melihat pelaksanaan program MBG secara langsung di daerah. Pemerintah berharap efisiensi dan perbaikan kinerja dapat terus dilakukan dalam pelaksanaan program tersebut.

Purbaya sebelumnya menegaskan bahwa efisiensi menjadi salah satu ruang yang masih dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan anggaran MBG. Dari alokasi awal Rp330 triliun, anggaran tahun ini telah mengalami beberapa kali penyesuaian hingga berada di kisaran Rp240 triliun.

Kini, pemerintah melihat peluang untuk kembali menekan anggaran tersebut hingga di bawah Rp200 triliun, sementara untuk tahun depan alokasi yang disiapkan berada di kisaran Rp240 triliun.