Menko Bahlil Dorong Peran Aktif UMKM dan Pengusaha Lokal Dalam Proyek Hilirisasi

"Inilah sebagai bentuk afirmatif kehadiran negara dalam rangka memberikan prioritas keadilan kepada teman-teman daerah untuk bisa memiliki IUP," tegasnya.

Ia mengingatkan, tanpa kebijakan afirmatif, kepemilikan tambang berpotensi terus berputar pada kelompok pengusaha yang sama.

"Nanti pemilik tambang ya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Nanti yang kaya itu lagi, itu lagi, itu lagi," katanya.

Di sisi lain, Bahlil mengingatkan bahwa agenda hilirisasi nasional juga tidak boleh berhenti pada pembangunan pabrik pengolahan atau smelter di dalam negeri.

Menurutnya, pembangunan smelter belum cukup untuk disebut sebagai keberhasilan hilirisasi apabila teknologi, permodalan, hingga penguasaan industrinya masih bergantung pada pihak luar negeri.

Bahlil menegaskan keberpihakan kepada pengusaha daerah merupakan bagian dari upaya menciptakan keadilan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Ketika diperhadapkan antara kepentingan rakyat dan kepentingan sekelompok orang, saya lebih memilih untuk mengedepankan kepentingan rakyat daripada sekelompok orang. Karena saya lahir dari kampung, maka saya insyaallah akan istiqomah untuk berjuang untuk rakyat, bangsa, dan negara," pungkasnya. (raa/dpi)