Tak Takut Disidak Dedi Mulyadi, Pengelola Tambang Liar Subang Malah Minta Difasilitasi Bayar Pajak Resmi

tvOnenews.com - Bukannya kabur atau panik, pengelola tambang ilegal di Subang justru tampil tenang saat didatangi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Lebih mengejutkan lagi, mereka malah meminta tolong agar bisa bayar pajak resmi,  sebuah pemandangan tak biasa dari sebuah sidak yang viral di YouTube KANG DEDI MULYADI.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung ke lokasi galian ilegal seluas sekitar 3 hektar di Kabupaten Subang setelah menerima laporan dari warga setempat yang resah dengan aktivitas tambang liar di lingkungan mereka.

Di lokasi, ia menemukan penambangan tanah tanpa izin resmi yang dijalankan oleh enam pemilik lahan menggunakan tiga unit alat berat. Dedi Mulyadi langsung mempertanyakan legalitas operasi tersebut dan menyoroti kondisi jalan kabupaten yang rusak parah akibat dilintasi kendaraan tambang berat setiap harinya.

Yang paling mengejutkan dari sidak ini bukan soal tambangnya, melainkan pengakuan terang-terangan para pekerja soal aliran uang yang selama ini menjaga operasi ilegal mereka tetap berjalan tanpa gangguan.

Para pekerja mengaku secara rutin menyetor uang kepada oknum aparat, dengan rincian sekitar Rp10 juta per bulan ke oknum Polres, Rp5 juta ke Polsek, ditambah Rp1 juta per titik lokasi ke Satpol PP. Total setoran bulanan pun melampaui Rp15 juta.

Dedi Mulyadi langsung merespons keras pengakuan tersebut, "Pantas tidak ditutup karena terima uang ya."

Ia pun menegaskan akan memanggil seluruh pemilik lahan dan pembeli tanah untuk dimintai pertanggungjawaban atas aktivitas galian ilegal tersebut.

Momen yang paling mengejutkan lagi saat sidak tersebut adalah ketika para pengelola mengakui bahwa aktivitas penambangan tanah mereka untuk proyek Patimban tidak memiliki izin resmi. Mereka berdalih kegiatan ini dilakukan atas permintaan petani untuk meratakan lahan agar bisa dijadikan sawah.

Namun di balik dalih itu, terungkap pula adanya praktik setor uang secara rutin kepada oknum aparat, termasuk dari pihak kepolisian dan Satpol PP, agar aktivitas ilegal tersebut tetap bisa berjalan tanpa hambatan.

Di sinilah ironi terbesar muncul. Para pengelola tambang mengaku sebenarnya ingin mengurus legalitas sejak lama, namun selalu menemui jalan buntu saat berhadapan dengan birokrasi.