Bertemu Presiden Majelis Umum PBB, Puan Maharani Tegaskan Komitmen RI Atasi Perubahan Iklim

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum PBB atau United Nations General Assembly (UNGA), Csaba Korosi. Dalam pertemuan, Puan menekankan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

Pertemuan Puan dengan Korosi digelar di sela-sela perhelatan Annual Parliamentary Hearing at the United Nations di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (13/2/2023). Turut mendampingi Puan 2 anggota DPR RI yakni Charles Honoris dan Irine Yusiana Roba Putri. 

UN Parliamentary Hearing kali ini mengambil tema ‘Solutions through solidarity, sustainability and science’ dengan membahas isu air dan sanitasi.

“Saya menyambut baik UN Parliamentary Hearing kali ini yang membahas isu air dan sanitasi. Tema presidensi ini sangatlah tepat untuk mengatasi tantangan multidimensional saat ini,” kata Puan saat bertemu Csaba Korosi.

Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini, diperlukan kerja sama internasional yang konkret dan dukungan terhadap multilarisme. 

Dalam upaya ini, kata Puan, parlemen juga dapat berperan penting untuk memberikan dukungan politik bagi kebijakan luar negeri dan kerja sama internasional.

Baca Juga

PDIP Ngaku Sudah Diajak Bicara soal Wacana Ambang Batas Parlemen 5 Persen dan Capres-Cawapres Diusung Dua Partai

“Sekaligus memastikan implementasi kesepakatan internasional di dalam negeri. Harapan saya, keterlibatan parlemen dan IPU (Inter-Parliamentary Union) dalam pembahasan berbagai isu global di PBB dapat terus ditingkatkan,” tuturnya.

Puan menyebut, air  merupakan isu utama yang dapat mempengaruhi pencapaian semua tujuan Sustainable Deveopment Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan. 

Menurutnya, Indonesia beruntung menjadi salah satu negara dengan cadangan air terbesar, namun pemenuhan air bersih dan sanitasi aman secara merata bagi 275 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 17.000 pulau masih menjadi tantangan besar.
 
“Hal ini terutama dikarenakan pendanaan yang terbatas bagi infrastruktur air dan sanitasi,” ungkap Puan.

Mantan Menko PMK ini menyinggung soal kewajiban negara menyediakan pelayanan air bersih bagi seluruh penduduk Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. 

Puan mengatakan, hal tersebut untuk menjamin agar air bersih tersedia dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
 
“Untuk itu, kami memerlukan USD 40 milliar untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur air dan sanitasi di seluruh Indonesia. Sementara dana publik hanya mencukupi 30%. Karenanya, berbagai upaya kami lakukan,” jelas peraih 2 gelar Doktor Honoris Causa tersebut.