Potong Rantai Aksi Teror di Papua, BNPT RI Sampaikan Ini

Jayapura, tvOnenews.com - Aksi-aksi teror yang dilakukan kelompok kekerasan di Papua akhir-akhir ini telah meresahkan masyarakat karena  tidak hanya menyasar aparat keamanan baik TNI dan Polri, tetapi juga warga sipil sehingga cenderung menganggu stabilitas keamanan dalam negeri. 

Kepala BNPT RI Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. menyampaikan, hal yang perlu digarisbawahi dalam menyelesaikan kekerasan di Papua tidak semata fokus pada penegakan hukum tetapi juga upaya pencegahan dengan pendekatan-pendekatan humanis. 

“Kita ingin hukum terorisme ini tidak hanya berfikir tentang penindakan, bukan dengan senjata terus, tapi juga pendekatan-pendekatan lunak karena yang diubah cara berpikir, penegakan hukum dan pencegahan harus dilakukan secara imbang,” kata Boy Rafli dalam rapat koordinasi kesiapan aparat penegak hukum di Jayapura Papua pada hari Selasa (21/3/2023).

Pria yang baru saja di nobatkan sebagai Tokoh Sosialisasi Persatuan dan Toleransi Indonesia 2023 ini menegaskan jika  penegakan hukum dan pencegahan harus dilakukan secara imbang dan tidak diskriminatif.

Boy menambahkan dalam  penerapan UU Anti Terorisme nomor 5 tahun 2018 tersebut, pencegahan dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. 

Baca Juga

Hadiri Pelepasan 22 Kontainer Bantuan Kemanusiaan Korban Bencana Sumatra, Ketua Komisi IV DPR RI Apresiasi Polri

BNPT RI sendiri melakukan upaya pencegahan tersebut dengan pendekatan lunak bersama pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, serta media. 

Kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi di Papua dilakukan melalui pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Duta Damai dan Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI atau Warung NKRI. 

Boy Rafli juga berharap kedepannya deradikalisasi dapat dilakukan bagi entitas yang melakukan kekerasan di Papua.

“Kami berharap program deradikalisasi bisa dijalankan di Papua,” tambahnya. 

Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum di Papua ini diharapkan dapat mengoptimalkan hubungan  aparat tingkat pusat dengan daerah dalam penguatan criminal justice system yang berkontribusi menyelesaikan permasalahan di wilayah rawan konflik.

Sebelumnya, BNPT RI juga telah meresmikan Warung NKRI ke-24 di Lumbung Kopi Papua The Hele’yo Sentani, Papua (20/3), warung ini akan menyelenggarakan  dialog-dialog kebangsaan untuk me-refresh kembali nilai luhur yang menjadi fondasi dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Harapannya Warung NKRI dapat mendorong kesatuan dan persatuan di tanah Papua. (aag)