Pernah Protes Menkeu soal DBH Migas, Kini Bupati Kepulauan Meranti Kena OTT KPK

Jakarta, tvOnenews.com - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil yang pernah protes Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, kini terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/4/2023) malam.

Kabarnya, Muhammad Adil terkena OTT KPK dengan sejumlah pejabat pemda lainnya. Seperti Kadispenda dan Kabag Umum Pemda Kepulauan Meranti.

Bahkan, terlihat sejumlah ruangan di Kantor Bupati Kepulauan Meranti tampak sudah disegel menggunakan garis dan stiker KPK. 

Sebelumnya seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyindir Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil di hadapan para kepala daerah. Hal ini lantaran Adil memprotes DBH Migas yang diterima daerahnya menurun. 

Sebab, menurut Adil, daerah yang dipimpinnya sedang menghasilkan banyak minyak. Sementara, Sri Mulyani menegaskan, DBH yang diberikan Pemerintah Pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ia juga menyebut pada 2022, tercatat Transfer ke Daerah (TKD) naik 3,9 persen atau Rp 816 triliun dengan komponen terbesar yaitu DBH.

Baca Juga

KPK Ungkap Seorang Pejabat di Kemenhut Terima Uang 12.500 Dolar Singapura dari Bupati Kuansing

"Komponen paling besar adalah DBH ini karena ada juga Bupati yang menanyakan, kenapa harga minyak tinggi saya enggak dapet dana bagi hasil. Kami akan membagikan sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan data-data pun kita peroleh dari kementerian lembaga mengenai berapa yang harus dibagi-hasilkan," tegas Sri dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023, Selasa, (17/1/2023).

Bahkan, dia katakan, penyaluran TKD untuk DBH tercatat mengalami kenaikan dari Rp 117 triliun menjadi Rp 168 triliun.

"Kalau kita lihat DBH sebelah kanan atas adalah kenaikan yang cukup besar yaitu 43 persen. Ini karena harga-harga komoditas yang naik dan yang dibagi hasilkan meningkat sesuai dengan penerimaan negara maka DBH juga meningkat," bebernya.

Sebelum Menkeu berikan penjelasan, Bupati Meranti Muhammad Adil meluapkan emosinya ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman. 

Pada kesempatan itu, Adil sempat mempertanyakan orang di Kementerian Keuangan apakah berisi iblis atau setan. Bahkan, Adil mempertanyakan DBH minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.

“Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak,” kata Adil.