Atasi Kemacetan Jakarta Pemprov akan Atur Jam Masuk Kerja, DPRD DKI Jakarta: Atur Juga Jam Pulang Kerja

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Rani Mauliani angkat bicara perihal rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang ingin mengadakan pengaturan jam kerja.

Menurut Rani tidak masalah ide tersebut diuji coba terlebih dahulu untuk melihat sejauh mana efektivitas pengaturan jam kerja ini.

"Ya silakan saja diuji coba apakah efektif atau tidak apalagi bila alasannya untuk mengurangi kemacetan karena permasalahannya sepertinya tidak sesimpel itu," kata Rani, saat dihubungi media, Rabu (10/5/2033).

Menurut Rani ada banyak peristiwa yang menyebabkan ketidakefisienan pengaturan jam kerja tersebut. Seperti saat pulang kerja beberapa karyawan terpaksa lembur sehingga pulangnya telat, hal itu juga dapat menjadi faktor kemacetan sekalipun jam masuk kerja diganti.

"Dari masuk jam kerjanya diatur tentu perlu juga diatur jam pulangnya. Kalau pulangnya tidak on time juga kan mungkin akan aja macetnya," jelas dia.

Pekerjaan rumah besar Pemprov DKI Jakarta adalah menentukan karyawan dari perusahaan mana yang masuk jam kerja kloter 08.00 WIB, dan yang mana masuk pukul 10.00 WIB. Oleh karenanya, Heru perlu cermat dalam menentukan hal tersebut agar menghindari konflik yang terjadi atau justru memperkeruh situasi.

Baca Juga

Puncak Arus Balik di Lembah Anai, Padang Panjang, Sumbar, Diperkirakan 28 - 29 Maret

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta mengundang sejumlah praktisi lalu lintas dan pihak-pihak terkait untuk terlibat dalam Focus Group Discussion (FGD) perihal pengaturan jam kerja.

Nantinya ada dua pilihan pengaturan jam kerja bagi beberapa karyawan di perusahaan. Yakni pukul 08.00 dan 10.00 WIB.

"Masalah jam kerja Dinas Perhubungan sedang melakukan FGD," kata Heru, di Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).

Adapun pengaturan jam kerja para karyawan kantor ini dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota. (agr/mii)