Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi V DPR Lasarus berkelakar saat melihat para pimpinan perusahaan jalan tol duduk di balkon saat sedang rapat kerja. Kelakar itu terucap karena isu jalan tol sedang ramai dibahas terkait politik.

Awalnya, Lasarus sedang memperkenalkan satu persatu tamu undangan yang hadir. Dia kemudian menyebutkan Direktur Pengembangan dan Operasi PT. Waskita Toll Road, Muhammad Sadali, dan Direktur Operasi PT. Jasa Marga, Fitri Wiyanti.

“Kemudian PT. Waskita Toll Road Muhammad Sadali. Ya, tolong pak silahkan cari tempat duduk yang enak, pak. Kemudian PT Jasa Marga, Bu Fitri Wiyanti Direktur Operasi,” kata Lasarus di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).

Dia pun menyinggung letak tempat duduk pimpinan perusahaan jalan tol itu yang duduk di balkon ruang rapat. Lasarus lantas mengatakan alasan duduk di balkon karena isu terkait jalan tol sedang ramai dibicarakan dalam ranah politik.

“Ya di atas semua ya, ini kayaknya pemain jalan tol di atas semua ini karena tolnya sedang disorot yang masuk ranah politik,” ujar Politikus PDIP itu.

Adapun momen itu terjadi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BMKG, Basarnas, dan Korlantas Polri. Rapat ini membahas soal evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada mudik lebaran tahun 2023.

Proyek Jalan Tol era Jokowi Dikritik

Sebagai informasi, proyek pembangunan jalan tol era Presiden Joko Widodo dikritik oleh Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) dan bakal capres Partai NasDem Anies Baswedan.

JK menilai pembangunan jalan tol dan jalan biasa tidak merata di Indonesia. Dia pun mengaitkan soal kondisi jalan rusak di Provinsi Lampung.

"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung-Jambi, dan juga Makassar rusak luar biasa. Namun, 170.000 kilometer jalan rusak di Indonesia, itu data BPS," ucap JK di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023).

Ilustrasi Proyek Pembangunan Jalan Tol (ant)

Menurutnya, kondisi jalan biasa yang rusak kurang mendapat perhatian lebih daripada pembangunan jalan tol. Kondisi ini tentu menunjukkan ketidakadilan.

"Artinya, orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu orang yang bisa karena bayar. Namun, jalan rakyat yang dijalani tiap hari, petani kita, oleh pedagang kecil kita, oleh siapapun rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat, contoh yang kecil sekali," jelasnya.

Sementara itu, Anies menyebut pembangunan infrastruktur jalan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih baik dibandingkan era Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai era SBY pembangunan jalan biasa lebih banyak.

"Kalau saya bandingkan dengan pemerintah 10 tahun lalu di zaman Pak SBY, jalan tak berbayar dibangun sepanjang 144 ribu km atau 7,5 kali lipat," kata Anies.

Sedangkan era Jokowi malah memperbanyak jalan tol daripada jalan biasa. Menurut dia, pembangunan jalan biasa era Jokowi hanya 19 ribu km. Kemudian, jalan tol dibangun sepanjang 1.600 km. (saa)