Tak akan Ditutup! Ponpes Al Zaytun Diselamatkan Pemerintah, Mahfud MD Bocorkan Alasan Kuatnya

"Kejadiannya itu sudah lama tapi kita mengatur tempo biar ada irama, agar tetap terjaga. Tidak hanya sebatas penistaan agama, kami akan fokus pada tindakan-tindakan pidana di negara Republik Indonesia ini," tambahnya.

Sayid menilai, pengelolaan zakat dan infaq di Al Zaytun termasuk ilegal fundraising. 

Selain itu, Sayid menduga, pengambilan infaq tersebut tidak hanya dilakukan di Indramayu, namun dilakukan disejumlah daerah di Indonesia.

"Zakat dan Infaq itu sudah ada pengurusannya, kewenangannya, yaitu Baznas, kalau selain dari pihak Baznas atau yang tidak mendapatkan izin dari Kementerian dan Baznas, itu ilegal fundraising," katanya. 

"Pengambilan infaqnya dari umat, bisa jadi dari Indramayu, bisa jadi dari Indonesia. Untuk penyalurannya mungkin di Al Zaytun, bukan ke warga Indramayu," pungkasnya.

Baca Juga

Dihadiri Mahfud MD Sebagai Ketua Dewan Penasehat, Rampimnas IKA UII 2026 Digelar dengan Komitmen Perkuat Peran Alumni

Sementara itu, Carkaya, Kordum FIM menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan zakat, infaq dan sodakoh negara mengatur bagaimana lembaga apapun, baik perseorangan ini dibatasi oleh negara.

"Duit-duit yang dinyatakan oleh pak Mafud MD di rekening itu patut diduga asalnya salah satunya dari infaq dan sodakoh kelompok-kelonpok mereka yang diduga NII. Kalau mengumpulkan dana tak sesuai dengan Undang-undang berarti sudah pidana. 

Apalagi menyalurkan kemudian dibelikan properti pribadi, tanah-tanah yang ber atasnama Panji Gumilang dan keluarganya itu patut diduga melanggar Pasal 37, 38 junto 40, 41 jadi di situ ancamanya 5 tahun makanya kita mendorong ke polisi agar kemudian membuka ini," bebernya. (oro/aag)