Panji Gumilang Nada Bicaranya Tinggi, Bilang Kalau B.J Habibie Datang ke Al Zaytun Tak Sumbang Sepeserpun Uang

Panji Gumilang juga menyinggung aliran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pihak pemerintah yang untuk Al Zaytun pada tahun ini alirannya dibekukan.

"Kita mendapat dana BOS, Bantuan Operasional Sekolah untuk tahun ini yang semestinya bisa diturunkan, juga diblokir jadi nggak turun," ungkapnya.

Meski begitu Panji Gumilang tidak memusingkan hal tersebut, karena menurutnya Al Zaytun masih bisa berdiri dan erjalan meski tidak mendapatkan dana bantuan dari pemerintah.

"Saya gembira kalau BOS ditahan tidak diberikan, sangat gembira tidak usah sedih, untuk apa sedih," sambungnya.Namun ternyata dalam kesempatan tersebut, Panji Gumilang menyampaikan sebuah fakta menarik ketika dirinya tengah menyampaikan pidato pembuka.

Dimana Panji Gumilang mengatakan kalau B.J Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Indonesia tidak pernah memberikan biaya triliunan pada Al Zaytun
saat berkunjung.

"Waktu berdiri juga nggak dapat apa-apa ada menteri yang mengatakan waktu berdiri Pak Habibie memberikan dana 1,2 triliun, Syekh akan tuntut omongan itu. Saudara-saudara Pak Habibie datang ke sini satu sen pun tidak memberikan kepada kita  Al Zaytun," ungkapnya. 

Baca Juga

3 Kontroversi Herri Pras: Mencela Pemuka Agama hingga Hampir Dipolisikan Wali Santri

"Wahai menteri yang pernah mengatakan bahwa beliau Pak Presiden Habibie pada waktu datang kemari memberikan dana 1,2 triliun atas saran sahabat Syekh yang bernama Profesor Malik Fajar Yang ketika itu Menteri Agama, ketahuilah itu omong kosong dan Syekh akan menuntut omongan itu," tegas Panji Gumilang.

"Al Zaytun berdiri memang oleh bangsa Indonesia, namun bukan dari dana APBN. Pak Habibie sebagai presiden datang kemari itu bagi kita sebuah penghormatan. Kami merasa terhormat karena bapak presiden mencantumkan tanda tangannya untuk membuka pembelajaran daripada Pesantren Al Zaytun Indonesia ini," sambungnya 

"Satu sen pun satu tidak membawa dana seperti yang diucapkan oleh salah seorang menteri negara, supaya dipahami oleh bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia ini tidak dikacaukan pikiran oleh ungkapan-ungkapan pejabat publik yang bertanggung jawab itu," tutupnya. (akg)