Polemik OTT dan Penetapan Tersangka Kabasarnas, Eks Penyidik KPK: Pimpinan yang Bertanggung Jawab

“Pegawai akan takut melakukan sesuatu hal atau tindakan walaupun itu benar karena kalau ada apa apa mereka akan disalahkan,” tambah Yudi.

Untuk kembali menaikan moralitas pegawai KPK, Yudi menuntut agar pimpinan KPK mencabut pernyataannya yang menyalahkan penyelidiknya.

Sebagai informasi, OTT KPK dan penetapan tersangka terhadap  Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi menuai polemik.

Penentuan tersangka tersebut diperoleh KPK setelah melakukan gelar perkara atau ekspose menindaklanjuti OTT pejabat Basarnas di Cilangkap, Jakarta Timur dan Jatisampurna, Bekasi, Selasa (25/7/2023).

Setelah menggelar OTT, KPK menetapkan lima tersangka terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarna.

Dua dari lima tersangka itu adalah dari pihak Basarnas yakni Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

"KPK menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. MG (Komisaris Utama PT MGCS), MR (Dirut PT IGK), RA (Direktur Utama PT KAU), HA Kabasarnas RI 2021-2023 dan ABC (Koorsmin Kabasarnas RI)," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (26/07/2023).

Dalam OTT itu, KPK menyita uang sejumlah Rp999,7 juta.

Danpuspom TNI Marsekal Muda (Marsda) Agung Handoko Berikan Tanggap Soal OTT KPK Terhadap Salah Satu Personel TNI, dalam Jumpa Pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (28/7/2023). *ANTARA

OTT dan Penetapan Tersangka Kabasarnas Dinilai Menyalahi Prosedur