Buntut Sengketa Tanah Adat, Masyarakat Marafenfen Ricuh dan Rusak Kantor PN Dobo 

Kepulauan Aru, Maluku - Ratusan masyarakat Aru memprotes vonis hakim Pengadilan Negeri Dobo untuk sengketa tanah adat masyarakat Marafenfen melawan TNI AL, Gubernur Maluku, dan BPN di Pengadilan Negeri Dobo, Rabu (17/11/2021). Sidang itu pun akhirnya berakhir ricuh.

“Katong (kita) semua pasti kecewa gugatan ditolak Hakim, tapi katong percaya pada Jir jir Duai (Tuhan) dan Leluhur, bahwa katong pung tanah akan kembali par (untuk) katong. Katong terus akang berjuang sampai titik darah penghabisan”.

Itulah sepenggal pernyataan dari Monika, seorang perempuan Aru saat melakukan orasi di depan pengadilan Negeri Dobo. Ia histeris dan menangis usai putusan hakim pengadilan Negeri Dobo. Namun Monika tetap memberi semangat kepada ratusan masyarakat Aru, yang berasal dari sepuluh klan di Kepulauan Aru.

Masyarakat adat melampiaskan kekecewaannya pasca Majelis Hakim, Bukti Firmansyah, Herdian E.Putravianto, dan Enggar Wicaksono karena menolak  gugatan masyarakat adat atas lahan seluas 689 hektare di Marafenfen, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru.

Semua bukti yang diajukan masyarakat adat melalui kuasa hukum Semuel Waileruny dianggap lemah oleh majelis hakim. Atas penolakan ini, tanah adat ratusan hektar tersebut akhirnya  jatuh ke tangan TNI AL.

Awalnya, saat sidang berlangsung, ratusan masyarakat adat yang sejak Selasa bermalam di lapangan Yos Sudarso menunggu dengan tertib di luar halaman pengadilan. Mereka tetap menyanyikan nyanyian adat diiringi pukulan tifa dan gong.

Hanya sebagian kecil masyarakat yang masuk di ruangan sidang, dan lainnya hanya dapat menyaksikan sidang lewat infocus yang terpasang di luar ruangan.

Kuasa hukum masyarakat adat Marafenfen Semuel Waileruny berpendapat, putusan hakim sangat tidak mencerminkan keadilan.

Majelis hakim dinilai tidak mempertimbangkan sejumlah bukti yang diajukan berupa surat pernyataan dan keterangan bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam proses  pembebasan lahan, tetapi nama mereka dicantumkan oleh pihak TNI AL.

“Padahal ini yang menjadi landasan dari  diterbitkannya sertifikat tersebut, ”ungkapnya.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan masyarakat untuk melakukan langkah selanjutnya.

“Saya masih akan berkoordinasi dengan masyarakat sebelum menentukan sikap. Tapi pastinya kami keberatan,” pungkasnya.