Soal Food Estate, PDIP sebut Begini, Gerindra: Jangan Asumsi!

Jakarta, tvOnenews.com - Food Estate akhir-akhir ini jadi perbincangkan elite politik dan mencuat di media sosial. Bahkan, partai besar seperti PDIP berkomentar soal proyek Food Estate melalui Sekjennya, Hasto Kristiyanto. 

Di mana Hasto Kristiyanto menyampaikan, ada campur tangan partai politik dalam program food estate yang digarap pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara, Partai Gerindra melalui ketua hariannya, Sufmi Dasco menuturkan, jangan mengkiritisi hanya dengan asumsi. 

"Mari berpolitik rasional, jangan mengkritisi hanya dengan asumsi" kata Sufmi Dasco melalui siaran pers yang diterima Senin (21/8/2023). 

Hal ini lantaran dia katakan, sejatinya program food estate merupakan program pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan dan dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan. Bahkan, peternakan di suatu kawasan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional. 

"Program ini masuk dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, di mana program food estate telah dikembangkan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur," tutur Sufmi Dasco.

Baca Juga

Ramai soal Pilpres 2029, Pengamat Sebut PDIP Bisa Mainkan ‘Kartu Truf’ Megawati

Sambungnya menjelaskan, program ini sendiri diluncurkan pemerintah merujuk pada sejumlah analisis pakar dan praktisi yang menyampaikan kepada pemerintah bahwa permasalahan dan tantangan dibidang pertanian dan ketahanan pangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah gangguan supply bahan pangan, ancaman krisis pangan dan pembatasan dalam lapangan produksi. 

"Terkait dengan permasalahan dan tantangan tersebut, pemerintah telah menyiapkan rencana antisipasi dalam RPJMN Tahun 2020-2024, salah satu diantaranya adalah Program Lumbung Pangan Nasional (Food Estate)," bebernya.

Untuk pelaksanaan dan pengembangannya, dia kakatan, salah satu lembaga kementrian yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi adalah Kementrian Pertahanan. Di mana, dia sebutkan, Presiden Jokowi berharap, program ini bisa membuat Indonesia berdaulat tidak hanya dari sisi militer, namun juga bisa berdaulat dari sisi kemandirian pangan.

"Namun sayang, program yang sangat baik ini malah banyak mendapatkan sorotan minor akhir-akhir ini dari beberapa kalangan. Banyak tuduhan yang dialamatkan, meski tidak secara tersurat, kepada Kementrian Pertahanan dan bahkan kepada Pak Prabowo sebagai pemangku kepentingan di Kementrian Pertahanan," pungkasnya.