Dituding Rampas Tanah Rakyat oleh Masyarakat Dayak, PT Berau Coal: Kami Perusahaan Taat Aturan!

Jakarta, tvOnenews.com - Baru-baru ini PT Berau Coal dituding merampas tanah rakyat oleh Masyarakat Dayak. Hal itu diutarakan Masyarakat Dayak, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur saat mengadakan aksi di Istana Merdeka, Kamis (31/8/2023) lalu. 

Namun, tudingan Masyarakat Dayak Kabupaten Berau Kalimantan Timur itu langsung dibantah oleh pihak PT Berau Coal. Sebab, pihak PT Berau Coal mengaku perusahaannya adalah perusahaan yang taat aturan di negeri Indonesia ini. 

"PT Berau Coal adalah perusahaan obyek vital nasional (OBVITNAS) yang dalam menjalankan operasionalnya taat pada aturan berlaku dan menjalankan prinsip penambangan yang baik dan benar, serta mengedepankan komunikasi yang terbuka dengan pemangku kepentingan," tulis pihak PT Berau Coal menjawab tudingan tersebut kepada tvOnenews, Jumat (9/1/2023). 

Selain itu, pihak PT Berau Coal juga mengaku bahwa perusahaannya berpegang pada prinsip taat aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Tak hanya itu saja, setiap proses operasional termasuk pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT Berau Coal selalu melibatkan Pemerintah Daerah setempat. 

"Yakni, Pemerintah Kelurahan/Kampung, Pemerintah Kecamatan dan instansi terkait. Termasuk penggunaan lahan di areal Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang notabene tidak dapat dilakukan pembebasan lahan," terang pihak PT Berau Coal.

Baca Juga

Gubernur Agustiar Sabran Resmikan Pembangunan Huma Betang, Ingatkan Pentingnya Melestarikan Budaya Kalteng

"Namun melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Pemerintah melalui Kementrian LHK. Untuk lokasi kerja dengan status Areal Pengunaan Lain (APL), PT Berau Coal pun melakukan pembebasan terhadap lahan-lahan yang digunakan dalam operasionalnya sesuai dengan kebutuhan operasional dan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, masyarakat Dayak Kabupaten Berau Kalimantan Timur menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo di depan Istana Merdeka kandas, pada Kamis (31/8/2023) lalu. Hal ini lantaran dihadang aparat kepolisian dengan alasan keamanan. 

Panglima Mandau Kaltim, Aji Ahmad Ismail menyatakan kedatangannya hanya meminta Presiden Jokowi mendengar keluhan masyarakat Dayak Kabupaten Berau. Di mana tanah-tanah pertanian mereka dirampas paksa oleh PT Berau Coal untuk dijadikan tambang batu bara tanpa ganti rugi.

Bahkan, mereka meminta presiden bisa menyelesaikannya agar hak hak atas tanah kebun mereka bisa dikembalikan. (aag)