Tim Kemendagri Turun Langsung ke Papua Tengah, Dorong Percepatan Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi

Sementara itu, realisasi pendapatan APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 per 25 Agustus 2023 sebesar 43,40% atau senilai Rp 1,007 triliun. Sementara itu, realisasi belanja APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 per 27 Agustus 2023 sebesar 21,61% atau senilai Rp 507,09 miliar.

Selain itu, untuk realisasi Kabupaten Nabire, yaitu realisasi pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023 per 27 Agustus 2023 sebesar 38,94% atau senilai Rp 42,46 miliar. Sementara itu, realisasi belanja APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023 per 27 Agustus 2023 sebesar 25,11% atau senilai Rp 365,75 miliar.

Fatoni mengingatkan kembali bahwa realisasi APBD perlu dioptimalkan karena sejumlah faktor. Salah satunya adalah uang akan beredar di masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. 

“Kedua, pembangunan lebih awal dilaksanakan sehingga kehadiran negara dan kehadiran pemerintah dirasakan masyarakat dan hasil pembangunan bisa dinikmati sepanjang tahun. Ketiga, pelayanan publik lebih awal diperbaiki, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. Keempat, kesejahteraan rakyat meningkat dan kelima, daya saing akan meningkat dan akan menarik investor lebih awal," jelas Fatoni.

Saat ini, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota tengah berproses melakukan APBD perubahan Tahun Anggaran 2023. Fatoni mengingatkan agar memaksimalkan proses APBD Perubahan ini dengan baik.

"Hal ini perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengoreksi APBD yang sudah ditetapkan sejak akhir tahun sebelumnya dan sudah dilaksanakan sejak awal tahun ini bisa saja banyak yang sudah dilaksanakan dan bisa saja targetnya ada yang perlu diubah. Oleh karena itu, jadikanlah momentum APBD perubahan untuk melakukan revisi, evaluasi dan meluruskan kembali APBD selanjutnya," jelas Fatoni.