Cak Imin Beberkan Alasannya Memohon ke KPK Agar Pemeriksaannya Ditunda, Ini Katanya ...
- Julio Trisaputra-tvOne
Namun, disinyalir salah satu tersangka dalam kasus ini merupakan politikus PKB Reyna Usman yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker.
Selain Reyna, KPK juga diduga turut menjerat Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) I Nyoman Darmanta dan Karunia selaku pihak swasta.Â
Ketiga tersangka dalam kasus ini belum dilakukan upaya penahanan.
"Dalam sistem penegakan hukum di KPK sudah ada tersangkanya. Berbeda di penegak hukum lain. Barangkali dalam proses penyidikan belum tentu ada tersangkanya di KPK aturan normatifnya proses penyidikan sudah ada tersangkanya," tegas Ali.
Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan pihaknya telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kepada Cak Imin.
"Besok ditunggu saja. Sekali lagi harapan kami tentu hadir sesuai dengan surat panggilan yang sudah diberikan atau dikirimkan," ujar Ali.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengungkapkan berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pengadaan sistem proteksi TKI ini memakan anggaran negara Rp20 miliar.
Namun, ia menyayangkan akibat adanya tindakan korupsi membuat sistem tersebut tidak berjalan.
"Jadi pengadaan software, pengadaan komputer yang bisa dipakai cuma komputernya saja itu buat ngetik dan lain sebagainya. Tapi sistemnya sendiri enggak berjalan. Pengadaannya Rp20 miliar. Sekitar itu," ucap Alex, Rabu (23/8/2023) malam.
Saat ini, KPK masih melakukan pencarian barang bukti yang terkait dengan kasus ini. Hal itu dilakukan dengan melakukan upaya penggeledahan dan pemeriksaan saksi.
KPK juga telah melakukan upaya penggeledahan di Kantor Kemnaker di Jalan Gatot Subroto Nomor 51 Jakarta Selatan pada Jumat (18/8/2023).
Ruangan yang digeledah oleh tim KPK ialah unit yang membidangi Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) di Lantai 4 Gedung A Kantor Kemenaker. (mhs/muu)
Â
Load more