Kabar Terbaru Polemik Rempang, 99,99 Persen Warga Menolak Pindah ke Rusun, BP Batam Sodorkan 3 Opsi Ini

Batam, tvOnenews.com - Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan mayoritas warga Pulau Rempang masih menolak relokasi ke rusun (rumah susun).

Meski, sebagian warga Rempang telah bersedia untuk untuk pindah dari rumah mereka ke tempat yang disiapkan oleh BP Batam. 

Terdapat 291 kepala keluarga (kk) di Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam sudah mendaftar untuk direlokasi.

Namun dari ratusan kk tersebut baru tiga kk di Sembulang yang pindah.

Menurut BP Batam relokasi warga yang terdampak rencana pembangunan Rempang Eco City dilakukan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak manapun.

Baca Juga

Sidak RS Gegara Antrean Pasien Mengular, Wali Kota Brasil Malah Pergoki Dua Dokter Bermesraan

Kepala BP Batam Muhammad Rudi bahkan mengakui mayoritas warga tak mau dipindah ke rusun sehingga pihaknya menyiapkan ruko.

"Kalau bicara rusun, hampir 99,99 persen mereka tidak mau. Saya sudah tidak pernah bicara rusun lagi sebetulnya. Rusun banyak pun mereka enggak mau, mungkin terbatas ruang geraknya ya," ungkap Muhammad Rudi beberapa waktu lalu di Batam.

Menurut Rudi warga lebih memilih ruko dibanding rumah susun atau rusun.

"Kalau ruko udah kami siapin, jumlahnya mungkin hampir 500 lebih sudah ada. Kemudian rumah lendir mungkin yang belum siap, kemarin kami meminta segera diselesaikan," tambahnya.

Dari 291 kk yang telah menandatangani untuk bersedia dipindahkan 99,99 persen menolak dipindahkan ke rusun.

Maka BP Batam secara resmi membatalkan rumah susun sebagai salah satu hunian sementara warga Pulau Rempang.

Ada tiga opsi yang bisa dipilih warga Pulau Rempang khususnya warga Kelurahan Sembulang, yaitu rumah tapak, rumah toko berlantai dua (ruko), dan hunian mandiri yang bisa dicari warga sesuai keinginannya, dengan biaya yang sudah disiapkan oleh BP Batam yaitu sebesar Rp1,2 juta per kk, serta biaya hidup per orang Rp1,2 juta per bulan.

Anggaran ini sudah disiapkan BP Batam untuk satu tahun kedepan sambil menunggu hunian tetap yang dibangunkan BP Batam dan pemerintah selesai dibangun.

Sementara itu rencana relokasi 4 desa di Pulau Rempang yang awalnya dijadwalkan pada 28 September akan dibahas ulang untuk memprioritaskan pendekatan persuasif ke warga. (muu)