Usai MK Putuskan Kepala Daerah Boleh Ikut Pilpres, Gempar Minta Kominfo dan Polri Tindak Tegas Penyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian 

Jakarta, tvOnenews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada perhelatan Pemilu.

Dengan begitu, tidak perlu menunggu berusia 40 tahun untuk maju Pilpres, melainkan seseorang yang berpengalaman menjadi kepala daerah juga bisa maju.

Ketua Departemen Komunikasi DPP Gempar Indonesia Jason Tanujaya mengatakan, putusan MK tak dapat lagi digugat. 

Atas dasar itu, polemik mengenai batas usia minimal seseorang mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres sudah memiliki dasar hukum yang kuat.

"Mengajak semua pihak untuk menghormati Putusan MK. Karena putusan MK final dan mengikat dan kita sudahi segala perdebatan dan pendapat soal hal ini," kata Jason dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Baca Juga

Putusan MK Ubah Wajah Industri Asuransi di Indonesia

Berkaca dari situasi ini, Jason mengajak seluruh masyarakat agar berpolitik yang santun dan riang gembira serta tidak lagi melakukan ujaran kebencian, apalagi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sebelum diputuskan sudah banyak buzzer yang seolah-olah mengetahui putusan MK, membangkitkan isu-isu yang tidak baik, menghina presiden dan keluarganya, dan mengkampanyekan ujaran kebencian," ucap Jason. 

"Karena itu kita mengajak semua pihak untuk menahan diri, tidak menyebar hoax, tidak mengkampanyekan kebencian, tapi mengajak semua masyarakat untuk santun dan riang gembira," sambungnya.

Sementara, Sekjen Generasi Muda Pembaharuan (Gempar) Indonesia, Petrus Uhir Imanto Basamima mendorong, Polri menindak tegas para buzzer yang terus-terusan mengeluarkan ujaran kebencian atau hoax di media sosial. Sehingga tercipta konduktivita di tengah kehidupan masyarakat.

"Kepada Menkominfo jika memang didukung oleh regulasi yang ada dapat juga menertibkan akun-akun demikian sehingga dalam tahun politik ini bisa lebih kondusif, karena ingat Persatuan Indonesia lebih diutamakan karena itu upaya dalam pemecah belah harus di lawan," pungkasnya. (raa)