Tarik Ulur Format Debat Pilpres 2024, Pengamat Duga Indikasi Kuatnya Benturan Kepentingan

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan format baru debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 

KPU menjelaskan bahwa pelaksanaan debat dilakukan dengan merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Debat Pilpres 2024 dilakukan sebanyak tiga kali untuk capres dan dua kali untuk cawapres.

Pengamat politik, Ahmad Khoirul Umam menilai, format baru debat Pilpres 2024 dimana pasangan Capres-Cawapres akhirnya diberi kesempatan untuk mengeksplorasi gagasan dan pandangan mereka secara terpisah tentu patut diapresiasi. 

“Hal itu akan memberikan keleluasaan bagi cawapres untuk tampil secara independen dalam menunjukkan kapasitas dan gagasannya,” ujar Umam dalam keterangan tertulis yang diterima tvOnenews.com pada Kamis (7/12/2023).  

Baca Juga

Komisi II: KPU-Bawaslu Perlu Mulai Kaji Penerapan Sistem E-Voting untuk Pemilih di Luar Negeri

“Mengingat kapasitas Cawapres juga harus setara dengan Capres yang secara konstitusional harus siap menggantikan peran ketika ada halangan tetap maupun temporer,” sambungnya.

Menurut Dosen Universitas Paramadina itu, keberadaan capres yang tetap mendampingi cawapres saat berdebat memang bisa dipersepsikan sebagai wujud kebersamaan dan persatuan di antara para Paslon.

“Namun hal itu seolah membuat cawapres tampil kurang mandiri dan tetap berada di bawah bayang-bayang capres,” jelas Umam.

Paslon Nomor Urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (tim tvOnenews/Bagas)

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) itu menduga alotnya penentuan format Debat Pilpres 2024 mengindikasikan kuatnya tarik ulur.

"Alotnya penentuan format Debat Pilpres 2024 mengindikasikan kuatnya tarik ulur dan negosiasi kepentingan," kata Umam.

“Hal itu tak lepas dari besarnya dampak politik dari proses Debat Pilpres terhadap peluang kemenangan pasangan Capres-Cawapres,” sambungnya.

“Berkaca dari Pilpres 2004 hingga 2019, Debat Pilpres bisa membentuk persepsi publik terkait kecakapan, kredibilitas, dan kapasitas Capres-Cawapres yang berkontestasi,” lanjutnya. 

Bahkan kata Umam, kemenangan dalam debat Pilpres bisa mengubah peta basis dukungan politik, terutama di segmen kelas menengah terdidik dan masyarakat secara umum yang menjadi elemen swing voters dan undecided voters. 

Paslon Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (tim tvOnenews/Bagas)

“Hal ini dibuktikan dalam Pilpres 2004 dan Pilpres 2014, dimana elektabilitas SBY dan Jokowi mampu melampaui elektabilitas lawannya (crossing), yakni Megawati dan Prabowo, ketika SBY dan Jokowi bisa meyakinkan publik dengan kesiapan dan penguasaan isu-isu strategis dan kebijakan publik dalam proses Debat Pilpres,” tandas Umam.

Menurut Umam, kemenangan debat Pilpres yang notabene merupakan bagian dari operasi serangan udara, terbukti secara efektif mampu menghancurkan basis-basis pertahanan dukungan politik yang selama ini dikonsolidasikan lewat "operasi serangan darat".

“Layaknya kampanye tata muka hingga door to door canvashing. Karena itu, semua pasangan Capres-Cawapres harus mengantisipasi dan mempersiapkan diri dengan optima,” saran Umam. 

Umam mengingatkan, agar setiap paslon tidak melakukan kekeliruan.

Paslon Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (tim tvOnenews/Bagas)

“Jika terjadi kekeliruan argumen atau sekadar "slip of tongue", secara otomatis akan digoreng habis dan dimanfaatkan lawan politik untuk mendegradasi kredibilitas politik dan elektoralnya,” kata Umam.

Umam menyarankan agar ke depan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang netral dan independen harus memastikan bahwa debat Pilpres ini berjalan secara adil. 

“Karena itu, netralitas moderator debat dan juga kerahasiaan pertanyaan-pertanyaan dalam debat harus dijaga betul,” saran Umam.

“Jangan sampai ada pihak yang merasa dirinya dirugikan oleh adanya dugaan-dugaan ketidaknetralan terkait proses, aktor yang terlibat dan juga materi debat,” tutup Umam.  

Sebagai informasi, KPU telah memutuskan untuk menggelar tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres dengan skema selang-seling.

"Debat pertama porsinya untuk capres, debat kedua untuk cawapres, debat ketiga untuk capres, debat keempat cawapres, dan yang terakhir untuk capres," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Rabu (06/12/2023).

Adapun topik atau tema debat perdana capres meliputi pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga.

Untuk debat kedua yang menjadi porsinya cawapres dengan tema ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan apbn apbd, infrastruktur dan perkotaan.

Debat ketiga yang menjadi porsinya debat Capres temanya adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.

Debat keempat yang akan menjadi porsinya cawapres temanya adalah pembangunan berkelanjutan, kemudian sumber daya alam, lingkungan hidup , energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Topik terakhir, tema porsinya debat capres meliputi kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, Ketenagakerjaan, sumber daya manusia dn juga inklusi.

"Itu yg menjadi tema untuk debat pertama sampai debat kelima dan juga porsi untuk siapa yg akan tampil dalam perdebatan itu," ungkap Hasyim.

Sekedar informasi, KPU telah menentukan lima jadwal debat capres dan cawapres. 

Dimana, jadwal pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023, dan nantinya akan diakhiri pada 4 Februari 2024. (put)