DPR RI Sorot Ancaman Program Hilirasi Akibat Menjamurnya Tambang Nikel Ilegal

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto menyoroti aktivitas penambangan nikel ilegal di tanah air yang belakangan semakin menjamur.

Pasalnya, Mulyanto menilai aktivitas penambangan nikel ilegal turut mengancam keberlangsungan program hilirisasi.

"Kita ingin nilai tambah besar dari hilirisasi dan industrialisasi. Isu tambang ilegal ini menghimpit. Kalau penanganan tambang ilegal lambat, akan menciptakan namanya mafia tambang," kata Mulyanto kepada awak media, Selasa (12/12/2023).

Mulyanto menuturkan saat ini pemerintah tengah mendorong hilirisasi nikel untuk mendukung pertumbuhan industri baterai kendaraan listrik.

Namun disaat yang bersamaan, tambang nikel ilegal justru semakin menjamur dan mengancam program yang tengah berlangsung.

Mulyanto menjelaskan kecurigaan tambang ilegal yang sulit dibendung lantar dugaan adanya aksi penyokongan oleh oknum pejabat dan aparat. 

Baca Juga

Komitmen PKS Melayani Rakyat: Posko Mudik 2026 di Seluruh Indonesia

Bahkan, kata Mulyanto, pencegahan semakin sulit terwujud di tengah situasi menjelang pemilihan presiden seperti saat ini.

"Yang mempercepat mafia tambang itu ikutnya para pengambil kebijakan jadi pemain disebut beking, mulai eksekutif, legislatif dan yudikatif. Apalagi menjelang tahun politik semakin ramai," katanya.

Sementara, Pakar Hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin, Abrar Saleng mengungkap adanya penegakan hukum dan langkah penindakan yang selama ini berjalan masih cenderung tebang pilih dalam memberengus pelaku tambang nikel ilegal.

"Kalau lawan dihajar kalau teman dirangkul meskipun dia sama-sama ilegal. Tambang ilegal marak karena tidak pernah disentuh oleh aparat. Justru tambang yang sudah punya izin diganggu," katanya.

Ia menyoroti soal kasus penggangsiran yang terjadi di area tambang yang sudah ada pemiliknya di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah. 

Bahkan kerap terjadi di lokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). 

"Itu terjadi di Sulawesi, ada perusahaan tambang nikel yang punya izin, sudah jadi PSN, dan ada smelter. Wilayahnya digasak oleh penambang-penambang ilegal. Hal semacam ini tentu akan mengganggu target hilirisasi," pungkasnya. (raa/aag)