Perlu Terobosan Pembangunan Perkuat Fondasi Honai Besar, Pj Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai Beberkan 5 Strategi Utama

Jakarta, tvOnenews.com - Sebagai proses pemantapan kerja pemerintahan di Daerah Otonom Baru (DOB), Kemendagri telah melakukan evaluasi Triwulan I atas kinerja agenda-agenda strategis yang dijalankan Pj Gubernur Papua Pegunungan.

Dalam proses evaluasi Triwulan I ini, Pj Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada Triwulan I sejak 13 November 2023 hingga 28 Februari 2024 di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Perhatian penting dalam proses evaluasi Triwulan I ini difokuskan ke 10 Indikator Prioritas, mencakup penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, pengangguran, kesehatan, perijinan usaha, BUMD dan usaha ekonomi, penyerapan anggaran APBD dan inovasi kegiatan unggulan. 

Demikian pula, dilakukan evaluasi atas 12 Roadmap (Peta Jalan) DOB sebagai kesiapan provinsi baru. Dari proses evaluasi ini, Pj Gubernur Velix Wanggai, menekankan lima strategi utama.

"Pertama, Pemprov Papua Pegunungan menekankan pentingnya kolaborasi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 8 Kabupaten dalam membangun komunikasi sosial guna menguatkan rasa percaya (trust building) atas kehadiran DOB, membangun identitas jati diri dan kebanggaan daerah serta pentingnya afirmasi pembiayaan di tengah kemahalan harga di wilayah Pegunungan," kata dia di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Menurutnya, melalui berbagai program pelayanan dasar ini, sebenarnya ditujukan untuk mengangkat potensi sumber daya manusia (SDM) masyarakat Pegunungan dalam kerangka transformasi pemikiran, budaya, dan adaptasi atas kebijakan-kebijakan pembangunan yang berubah dari waktu ke waktu.

Dia menyampaikan strategi kedua dalam tiga bulan terakhir, yakni Pemprov Papua Pegunungan mengawal intens beberapa agenda prioritas pemerintah di daerah seperti penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan, kemiskinan ekstrem, pengangguran, perijinan dan investasi daerah, penggunaan APBD yang berkualitas dan tepat sasaran.