Ratusan Warga Probolinggo Datangi Kantor Syahbandar Pelabuhan Kalbut, Tuntut Bebaskan 50 Nelayan yang Ditangkap

Situbondo, Jawa Timur - Ratusan warga nelayan asal kecamatan Mayangan, kotamadya Probolinggo, mendatangi kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Pelabuhan Kalbut, kecamatan Mangaran Situbondo. Mereka meminta kepastian hukum terkait 5 kapal cantrang bersama 50 nelayan  yang ditangkap dan diamankan oleh petugas KKP PSDKP pada Selasa (21/12/2021).

Menariknya, sebagian yang datang ke kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Situbondo dan melakukan aksi damai itu, adalah para wanita yang merupakan istri dan keluarga nelayan, yang diamankan oleh petugas KKP PSDKP Situbondo beberapa waktu lalu.

Bahkan, begitu tiba di kantor KKP PSDKP di Kalbut, Situbondo mereka langsung membentangkan puluhan poster yang meminta kepastian hukum 5 kapal motor cantrang dan 50 nelayan asal kecamatan Mayangan, kotamadya Probolinggo yang ditangkap.

"Kami datang ke kantor KKP PSDKP Situbondo, untuk meminta kepastian hukum tentang 5 kapal motor yang ditangkap. Akibat 5 kapal motor ditangkap, kami tidak bisa bekerja, sedangkan kami butuh makan,"teriak salah seorang nelayan, dalam orasinya, Selasa (21/12/2021).

Usai berorasi dan membentangkan puluhan poster, sebanyak 10 perwakilan  nelayan asal kecamatan Mayangan, kotamadya Probolinggo Jawa Timur, mereka langsung diterima oleh petugas KKP PSDKP di Pelabuhan Kalbut Situbondo.

Muhammad Hambali selaku pembina HNSI kotamadya Probolinggo mengatakan ada tiga poin tuntutan yang disepakati oleh pihak KKP PSDKP Kalbut, Situbondo. Pertama semua ABK dipulangkan, kedua terkait proses hukum tidak masalah meski dilanjut, ketiga semua kapal motor cantrang bisa dibawah pulang, meskupun statusnya masih pinjam pakai.

Baca Juga

Hadiri PENAS XVII di Gorontalo, Mentrans Dorong Swasembada Pangan Kawasan Transmigrasi

"Alhamdulillah, tiga tuntutan nelayan dipenuhi oleh KKP PSDKP, meski pembebasan sebanyak 50 orang nelayan bersarat, dan kapal motor cantrang statusnya pinjam pakai,"ujar Muhammad Hambali.

Hambali menambahkan, jika penangkapan sebanyak lima kapal motor cantrang dan 50 orang nelayan asal kota Probolinggo itu, terjadi karena adanya kesalahpahaman, sehingga status hukum lima kapal motor cantrang itu hanya dugaan saja.

"Kita tidak saling menyalahkan dalam kasus ini. Tetapi dalam aturan tidak ada yang namanya penangkapan kapal cantrang,"beber Hambali.

Sementara itu, Yogi Darmono Efendi Sub koordinator operasional pengawasan dan penanaman pelanggaran pangkalan PSDKP Benoa Bali mengatakan, kalau proses kesepakatan memutuskan, untuk tiga permintaan dari peserta aksi dikabulkan. 

"Meski tiga tuntutan dikabulkan, namun  proses hukum kasus  terus berjalan. Mungkin kalau ABK itu dibutuhkan kita yang kesana, dan bisa saja sewaktu waktu kapal itu di minta kembali,"katanya.

Pria yang akrab dipanggil Yogi itu menambahkan, karena sesuai Perpres nomor 18 tahun 2021, alat bantu tangkap cantrang dan jaring-jaring berkantong itu dilarang.

"Untuk itu kami  meminta para nelayan tidak menggunakan cantrang, karena cantrang masuk kategori alat tangkap yang tidak ramah lingkungan,"pungkasnya (hery sampurno/ade)