Pemerintahan Prabowo - Gibran, Jusuf Kalla : Perlu Ada Oposisi

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla alias JK menilai langkah bagus dilakukan Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto yang merangkul lawan politiknya.

Menurutnya Indonesia terlalu besar jika ditangani sendirian tanpa adanya oposisi.

"Ya itu cara yang bagus, jadi menuju kebersamaan persatuan bangsa ini, krn bangsa ini kan terlalu besar untuk ditangani sendiri," kata JK kepada wartawan di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (25/4/2024).

Di sisi lain, JK menilai peran oposisi pemerintah juga tak kalah penting karena bisa mengoreksi kebijakan-kebijakan yang berlaku.

"Bagaimana juga perlu ada oposisi supaya ada yang mengoreksi. Tapi perlu juga pemahaman. Seperti yang saya katakan penting," ucap JK.

Kendati demikian, JK juga tak mempermasalahkan jika cara Prabowo merangkul lawan politiknya sama dengan strategi Jokowi pada Pemilu 2019 silam. Ia mengatakan hal itu memang harus dilakukan supaya pemerintahan berjalan dengan baik.

Baca Juga

Ajak Elite Politik Jaga Stabilitas Politik dan Konsisten Bersikap, Misbakhun: Jangan Ambigu

"Ah iya, semua begitu. Memang semua pemerintah bagaimana mayoritas di DPR, karena kalau tidak, mayoritas pemerintah juga tidak akan jalan. Saya juga mengalami waktu saya 2004, mulai lagi saya berkampanye, berarti partai sudah lebih bersatu lagi," tuturnya.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Penetapan Prabowo-Gibran dilakukan dua hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 24 April 2024.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari yang langsung mengumumkan penetapan pasangan nomor urut 02 di Pilpres 2024 itu sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Penetapan KPU dilakukan melalui rapat pleno yang digelar terbuka.

"Menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,6 persen dari total suara sah nasional, sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2024-2029," kata Hasyim di Gedung KPU, Jakarta pada Rabu, 24 April 2024.

Penetapan KPU itu dilakukan setelah dua hari putusan MK yang menolak seluruh dalil permohonan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), dan pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Senin, 22 April 2024. (rpi/raa)