Massa Demo Kantor Kementerian BUMN, Tuntut Transparan Rekrutmen Direksi BSI

tvOnenews.com - Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Kawal BUMN (AKAL BUMN) Melakukan aksi unjuk Rasa di depan kantor Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan Senin (13/05). Peserta aksi Menuntut Pemerintah lewat Kementerian BUMN diminta transparan dan independen dalam proses rekrutmen direksi dan komisaris Bank Syariah Indonesia (BSI). 

Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar BSI dianggap berperan penting dalam proses seleksi pejabat yang akan menjalankan operasional bank plat merah tersebut. AKAL BUMN menyebut, sebagai badan usaha milik negara, BSI diwajibkan dan memilik tanggung jawab dalam sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, lewat penerimaan negara.

"Atas dasar tanggung jawab tersebut, AKAL BUMN mendesak pemerintah transparan dan independen dalam menggelar proses rekrutmen calon pejabat BSI. Prosesnya harus kompetitif, tidak lagi mengutamakan konektivitas calon direksi dan komisaris ke pejabat-pejabat negara," jelas Kholid Safe’I kordinator aksi AKAL BUMN dalam rilis kepada media.

Selain itu, AKAL BUMN juga mendesak rekrutmen calon pejabat BSI berdasar keahlian. Terutama keahlian di bidang perekonomian dan lembaga keuangan yang berbasis syariah. 

"Semua elemen bangsa harus mengawal proses rekrutmen ini dijalankan secara transparan. Semua pihak juga harus mengawasi proses rekrutmen direksi dan komisaris bank pemerintah ini. Selain itu, AKAL BUMN mendesak aparat hukum untuk mengusut kasus mafia jabatan yang diduga masih ikut bermain dalam proses rekrutmen calon pejabat di BSI dan semua BUMN," tegas Kholid. 

Selain tuntutan kepada Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia juga didesak mengawasi ketat kinerja BSI, terutama dalam penerapan good corporate governance (GCG). 

Baca Juga

Bahas UU Tipikor Bersama Ketua DEN, IKA ITS: Pertegas Batas Keputusan Bisnis dan Korupsi

Desakan ini disampaikan di bawah kepemimpinan jajaran direksi BSI yang sekarang, pernah terjadi gangguan tekonologi yang seharusnya tidak terjadi dalam operasional perbankan, terlebih bank milik pemerintah. Kondisi ini dianggap perlu mendapatkan perhatian khusus dari OJK sebagai upaya untuk mengatisipasi dan meminimalisasi terjadinya kesalahan yang sama di kemudian hari. 

Gangguan sistem BSI tersebut telah membuat nasabah tidak dapat melakukan transaksi untuk beberapa hari. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila hal tersebut tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga menjadi fokus perhatian dan atensi Menkominfo, OJK serta beberapa lembaga/institusi lainnya. Hal lain yang kiranya juga perlu menjadi fokus perhatian khususnya dalam penentuan jajaran bank tersebut.