Pakar: ‘Toxic’ Itu Tak Mau Diajak Kerja Sama tetapi Suka Mengganggu

tvOnenews.com - Pesan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan agar tidak membawa orang 'toxic' ke dalam pemerintahan, harus dipertimbangkan serius oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pakar komunikasi, Anthony Leong setuju dengan saran Luhut terkait dengan orang 'toxic' yang masuk ke dalam pemerintahan. Hal tersebut cenderung merugikan ketimbang menguntungkan.

"Orang toxic yang dimaksud Luhut adalah mereka yang akan memberatkan kerja Presiden, mereka yang bisa merugikan pemerintah dan tidak loyal," kata Anthony Leong.

Bagi Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) itu, mereka yang sudah menyatakan diri sebagai oposisi sudah barang tentu tidak mau berkontribusi dalam pemerintahan.

Bahkan, orang-orang seperti itu malah akan menambah beban Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan.

Selain itu, Prabowo Subianto juga sudah secara terbuka meminta kepada pihak yang tak mau bekerja sama, agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan terpilih saat menghadiri acara Bimtek dan Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 9 Mei 2024.

Baca Juga

Bahas UU Tipikor Bersama Ketua DEN, IKA ITS: Pertegas Batas Keputusan Bisnis dan Korupsi

"Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elite Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerja sama, kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama dan yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa," kata Prabowo.

Prabowo lantas meminta kepada pihak yang tidak mau diajak kerja sama agar tidak mengganggu. Dia menekankan pihaknya hanya ingin bekerja untuk mengamankan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Anthony menambahkan, pernyataan Prabowo tersebut sejalan dengan pemikiran agar orang-orang 'toxic' dan oposisi tidak perlu diajak masuk kabinet karena bisa mengganggu stabilitas pemerintahan.

"Mereka yang menyatakan diri secara terbuka akan jadi oposisi dan tidak mau berkontribusi dalam pemerintahan Prabowo bisa jadi salah satu indikasi yang dimaksud Pak Luhut," jelas pria yang juga Wakil Sekretaris Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI).

Menurut Anthony, jika orang-orang seperti itu masuk dalam pemerintahan dikhawatirkan malah akan menggerogoti citra pemerintah dan presiden terpilih nantinya.