PT Sarana Menara Nusantara Tbk Dapat Fasilitas Pinjaman Rp2 Triliun dari PT Bank Mandiri Tbk

Jakarta, tvOnenews.com - Perusahaan menara telekomunikasi PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) mendapat fasilitas pinjaman senilai total Rp2 triliun dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Pinjaman ini dikucurkan kepada dua anak perusahaan di grup Sarana Menara Nusantara. 

Sekretaris Perusahaan TOWR Monalisa Irawan menyebutkan bahwa penandatangan perjanjian fasilitas pinjaman tersebut telah disepakati pada tanggal 30 Mei 2024 lalu. 

"Total fasilitas (kredit) Rp2 triliun," kata Monalisa Irawan dalam keterangan tertulis yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (3/6/2024). 

Dia menjelaskan, fasilitas kredit tersebut terdiri dari dua bagian, yakni Tranche A sebesar Rp1,5 triliun untuk PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo). Sedangkan Tranche B senilai Rp500 miliar untuk PT Iforte Solusi Infotek (Iforte).

Portelindo merupakan anak perusahaan yang 99,9997 persen sahamnya dimiliki secara langsung oleh TOWR. Sedangkaan Iforte merupakan perusahaan terafiliasi yang 99,99 persen sahamnya dimiliki Protelindo.

Fasilitas kredit ini dijamin langsung oleh anak perusahaan TOwR yakni PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR) yang 99,96 persen sahamnya dimiliki oleh Protelindo. 

Baca Juga

APBN Tanggung Utang Kopdes Rp240 Triliun, Purbaya akan Cicil Angsuran ke Himbara Bulan Depan: Tambah Bunga Sedikit

"Pada tanggal 30 Mei 2024, Protelindo dan Iforte sebagai para peminjam dan SUPR sebagai penanggung telah menandatangani Perjanjian Kredit dengan Mandiri sebagai pemberi pinjaman," jelas Monalisa Irawan. 

Tujuan Pinjaman

Lebih lanjut Monalisa Irawan mengatakan, tujuan pemberian pinjaman adalah untuk digunakan sebagai pembiayaan korporasi secara umum, termasuk tidak terbatas pada pembiayaan kembali obligasi dan pinjaman lainnya. 

Dia menyebut bahwa pinjaman tersebut memiliki jangka waktu dua tahun, dan akan jatuh tempo maksimal pada tanggal 29 Mei 2027. 

"Pelaksanaan atas Transaksi tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan," kata Monalisa Irawan. (hsb)