Berekspresi di Media Sosial, Bebas tapi Terbatas

Dari sudut pandang berbeda, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung Mei Santi menyatakan, meskipun negara melindungi kebebasan berekspresi, namun bebas itu bukan tanpa batas.

”Kebebasan berekspresi di ruang digital memiliki batas-batas yang sama dengan hak-hak digital, yaitu: tidak boleh melanggar hak dan melukai orang lain, menjaga hak atau reputasi orang lain. Artinya dalam mewujudkan hak-hak digital, kita tidak boleh menginjak-injak hak orang lain, melukai, atau merusak reputasi orang lain,” jelas Mei Santi.

Sementara akademisi Universitas Paramadina Jakarta Joko Arizal meminta pengguna digital menyelaraskan antara hak dan tanggung jawab digital. ”Hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Namun ada hak, ada tanggung jawab, yakni menjaga keamanan nasional, ketertiban masyarakat, dan kesehatan dan moral publik,” jelasnya.

Untuk diketahui, webinar seperti digelar di Lamongan ini merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang dihelat Kemkominfo. GNLD digelar sebagai salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital.
 
Sampai dengan akhir 2023, program #literasidigitalkominfo mencatat sebanyak 24,6 juta orang telah mengikuti program peningkatan literasi digital yang dimulai sejak 2017. Kegiatan ini diharapkan mampu menaikkan tingkat literasi digital 50 juta masyarakat Indonesia hingga akhir 2024.

Kecakapan digital menjadi penting, karena – menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) – pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia.(chm)
 

Baca Juga

Resensi Buku 'Media Sosial dan Terorisme': Ketika Teror Pindah ke Layar Ponsel dan Membentuk Ketakutan Massal