Rembug Pilkada, Mahasiswa IMM Ingatkan Elite Tidak Mewariskan Kerusakan Demokrasi

tvOnenews.com - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DIY menggelar  Diskusi Seri #1 Rembug Pilkada 2024 dengan tema "Menghalau Money Politik, Hoaks, dan  Polarisasi" di Kantor PP Muhammadiyah, Rabu (25/9). Diskusi ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada kalangan muda untuk melek politik.

Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Muhammad Taufiq Firdaus, SH mengatakan tujuan diskusi untuk menjaga demokrasi yang lebih sehat. Selain itu, meningkatkan partisipasi generasi muda untuk menjaga iklim politik yang berkeadaban dan integritas politik.

"Harapan kami dari upaya ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik di Pilkada tahun 2024" ucap Taufiq.

Lanjut tambahnya, anak yang jumlahnya besar tidak hanya menjadi basis suara, tapi menjadi penentu masa depan bangsa dan menjaga demokrasi ke depannya. "Rembug Pilkada ini akan dilaksanakan secara berseri dan puncaknya pada tanggal 27 Oktober sebagai respon terhadap dinamika Pilkada 2024," katanya.

Busyro Muqoddas, Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum, HAM, dan Hikmah mengatakan memberantas korupsi tidak mungkin terjadi jika demokrasi tidak sehat. Sebab, praktik money politik, hoaks, dan polarisasi membunuh nilai-nilai demokrasi.

"Aparat kepolisian perlu kita backup agar peracunan money politik dan hoaks tidak terjadi semakin liar sehingga DIY menjadi contoh dan semakin menunjukkan Kota Pendidikan," katanya.

Baca Juga

Golkar Buka Peluang Dukung Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah, Sebut untuk Hindari Konflik dengan Kepala Daerah

Busyro menjelaskan bahwa momentum Pilkada diharapkan para elite politik tidak mewariskan kerusakan demokrasi seperti yang saat ini terus terjadi.

Ia mengatakan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa money politic di dalam  pemilu haram. Hal ini sebagai langkah-langkah pencegahan guna mencegah dan mempersempit penjudi-penjudi politik.

"Diskusi ini menjadi momentum elemen-elemen bangsa untuk mencegah pembunuhan karakter masyarakat melalui suap karena tak dipungkiri di tengah masyarakat terjadi kekeringan pendidikan politik. Kondisi ini sangat rawan suap," katanya.

Wadir Intelkam Polda DIY, AKBP Khaira Arjuandi mengatakan berbagai pihaknya telah melakukan berbagai upaya melalui deteksi melalui seksi teknologi intelijen dan subdit media sosial untuk mencegah hoaks.

"Kami saat ini mengedepankan prinsip preemptive dan persuasif dengan berbagai penyuluhan di sekolah-sekolah dan organisasi masyarakat," katanya.