Akademisi Jelaskan Dampak Negatif Asas Dominus Litis, Begini Isinya
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Himpunan mahasiswa Program studi (HMPS) Ilmu Politik sukses menyelenggarakan Seminar Politik Hukum dengan tema Urgensi Asas Dominus Litis Dalam Sudut pandang Politik dan Hukum.
Acara ini berlangsung di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jumat (21/2/2025).
Seminar ini menyoroti bahwa asas ini memiliki potensi ganda, di satu sisi dapat mempercepat proses peradilan dan memberikan kepastian hukum, tetapi di sisi lain juga rawan penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada ketidakadilan.
Diskusi dalam seminar ini perlunya pemahaman yang mendalam mengenai asas Dominus Litis, termasuk sejarah, konsep, dan implikasinya dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Berbagai permasalahan dalam penerapan asas ini diidentifikasi, seperti potensi penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum, ketidakadilan yang mungkin timbul, serta dampaknya terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum.
HMPS Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang, Aziz Syarliz, menegaskan bahwa Asas Dominus Litis, sebagai salah satu asas penting dalam hukum acara pidana, memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan arah dan jalannya proses peradilan pidana.
"Asas ini memberikan kewenangan yang besar kepada jaksa dalam menentukan apakah suatu perkara pidana akan dilanjutkan atau tidak. Namun, kita juga menyadari bahwa asas ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan, terutama dalam konteks politik hukum di Indonesia," kata Aziz dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).
Sementara itu, dosen hukum UIN Raden Fatah, Husin Rianda menjelaskan asas dominus litis itu sebenarnya ada sudut pandang yang positif dan ada sudut pandang yang negatif.
Menurutnya, di satu sisi kalau kita melihat dalam sudut pandang positif, asas dominus litis ini sebetulnya bisa dijadikan sebagai alat yang lebih menguatkan lembaga kejaksaan untuk menegarkan hukum sadiladirnya.
"Namun, misalkan asas dominus litis ini bisa digunakan, bisa abuse of power tadi ini menjadi super body kejaksaan yang bisa disalahgunakan. Jadi, jaksa bisa sudah semena-mena menggunakan asas ini untuk kepentingan-kepentingan yang bisa dijadikan pencarian penghasilan lebih dari kejaksaan," tuturnya.
Dia menjelaskan asas itu juga memungkinkan kejaksaan memonopoli hukum
Load more