Akhirnya Blak-blakan, Indonesian Hotel GM Association Berani Jujur Efisiensi Perjadin Pengaruhi Okupansi Hotel

Jakarta, tvOnenews.com - Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) merespons soal Pemerintah dalam penerapan efisiensi anggaran perjalanan dinas (perjadin).

Wakil Ketua Umum IHGMA Wita Jacob mengaku sangat mendukung kebijakan Pemerintah dalam menerapkan perjadin.

"Kami tentu mendukung apa yang menjadi kebijakan Pemerintah dan yakin sebenarnya hal tersebut memiliki niat serta tujuan baik," ujar Wita dalam konferensi pers IHGMA yang berlangsung di Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (4/3/2025). 

Namun, efek dari efisiensi perjadin tersebut nyata dirasakan pada penurunan pendapatan sepanjang Februari 2025. 

Di sisi lain, ada beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan Pemerintah dalam penerapan efisiensi anggaran tersebut.

"Kami juga ingin memberikan masukan atau antisipasi mengenai ancaman atau dampak ke depannya yang tidak hanya terjadi pada kami tetapi juga industri pariwisata serta partner serta semua yang bergerak daalam ekosistem industri ini," bebernya.

Baca Juga

Menko Bahlil Dorong Peran Aktif UMKM dan Pengusaha Lokal Dalam Proyek Hilirisasi

Dia menjelaskan adanya insentif pajak untuk membantu sektor perhotelan dan pariwisata, mengevaluasi penerapan efisiensi secara bertahap agar dampaknya bisa terlihat, mengadakan program subsidi atau bantuan keuangan untuk menopang industri serta relaksasi kebijakan operasional agar hotel dapat berjalan. 

Sementara itu, Ketua Umum IHGMA I Gede Arya Pering Arimbiwa menambahkan hal yang dapat dilakukan oleh hotel untuk bertahan salah satunya adalah memasang harga promo untuk menarik pengunjung maupun penyewa jasa MICE.

Namun demikian, dirinya juga percaya langkah pemasaran ini tidaklah bisa bertahan lama. 

"Hal tersebut akan menciptakan price war (perang harga) yang memberikan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, perang harga ini dapat merugikan industri hotel," tegasnya. 

Dengan adanya perang harga, maka tiap hotel akan bersaing menurunkan harga dan bisa berdampak pada keberlangsungan usaha. 

Langkah lainnya adalah melakukan PHK bagi beberapa karyawannya.

"Pengurangan karyawan di hotel dapat berkisar antara 10 hingga 50 orang di hotel menengah, dan lebih banyak di hotel bintang 5," ungkap dia.

Tak hanya itu, pihak vendor yang banyak berasal dari UMKM, bertugas memasok kebutuhan hotel juga pasti akan terkena dampak pemutusan kerjasama. 

Mengingat juga setiap hotel rata-rata bekerja dengan 200 hingga 300 supplier, sehingga pihak tersebut juga akan terdampak kebijakan perjadin.

"UMKM yang bergantung pada hotel seperti penyedia makanan, jasa kebersihan, jasa transportasi pasti akan mengalami penurunan permintaan, pembatalan kontrak dan kesulitan finansial," tuturnya.(lkf)