Gubernur Jawa Timur Lakukan Pertemuan dengan Menteri Kesehatan RI di Kantor Kemenkes RI Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan audiensi bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin di Gedung Adhyatma, Kantor Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, Minggu (13/4).

Dalam audiensi ini, keduanya membahas rencana menjadikan RSUD Dr. Soetomo (RSDS) di Surabaya dan RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) di Malang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) atau Hospital Based bagi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Prodi Bedah Saraf dan Prodi Radiologi.

Atas rencana tersebut, Gubernur Khofifah mengaku optimis bahwa program RSPPU ini akan menjadi momen pembenahan ekosistem bukan hanya pendidikan kedokteran, tetapi juga pembenahan tata kelola Rumah Sakit di Jawa Timur.

“InsyaAllah, ini akan menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola rumah sakit bukan hanya pendidikan kedokteran kita. Ini jadi momen bagi kita untuk berbenah,” ujarnya.

Bukan tanpa alasan, Pendidikan Dokter, Dokter Spesialis sendiri masuk pada pendidikan klinis - profesi. Sehingga, akan lebih tepat jika masuk dalam regulasi Kementrian Kesehatan. Mengutip arahan Menkes Budi, Khofifah mengatakan bahwa proses pendidikan kedokteran khususnya yang spesialis di luar negeri lazim dilakukan secara hospital based. Sementara saat ini proses pendidikan di Indonesia dilakukan secara akademik atau dalam bentuk university based.

“Hospital based residential program seyogyanya dapat menjadi suplementer dan bukan competitor University based residential program. Ini karena output lulusan dari RSPPU yang dimasukkan dalam program LPDP, adalah fokus pada rekruitmen dan distribusi dokter-dokter spesialis tersebut di daerah terpencil dan tertinggal. Yang tujuannya adalah mengisi kesenjangan jumlah serta distribusi dokter spesialis di daerah,” jelasnya.

Baca Juga

Warga DKI Harus Tahu, BMKG sebut Jakarta Berpotensi Hujan Lebat

Khofifah menekankan, keseriusan Pemprov Jatim dalam program RSPPU ini juga berseiring dengan visi besar dari Presiden RI Prabowo Subianto. Utamanya terkait kebutuhan terhadap pemerataan layanan kesehatan baik dokter umum dan spesialis, yang hingga saat ini terkesan mahal dan lama prosesnya.

Oleh sebab itu, Khofifah menyebut, diperlukan keseriusan dan pemikiran mendalam dalam
menerjemahkan visi misi Presiden Prabowo. Hal ini tidak lain sebagai upaya meningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat di Jawa Timur dan Indonesia.

“Tentu dalam prosesnya harus dicari bersama titik-titik Equilibrium nya,” ucapnya.

Rencananya, RSSA Malang akan menjadi RSPPU untuk Prodi Radiologi pada batch 2, yang diharapkan operasional siap di bulan Juni 2025. Sedangkan RSUD Dr. Soetomo Surabaya akan menjadi RSPPU untuk prodi bedah saraf - batch ke 3, pada bulan September 2025 mendatang.

Sementara itu, Menkes RI Budi Gunadi Sadikin merespons baik niat dari Gubernur Khofifah. Pihaknya pun akan mendukung penuh semua upaya guna mempercepat terlaksananya program RSPPU di Jawa Timur.

Menkes Budi berharap, nantinya RSPPU di Jawa Timur bisa menjadi contoh bagi Rumah Sakit di wilayah lain. Utamanya saat RSPPU tersebut juga berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

“Saya akan dukung sekali niat baik dari Pemprov Jatim. Apapun yang dibutuhkan akan kita support semaksimal mungkin,” tegasnya.

“Ini momen untuk me-reform sistem PPDS kita,” imbuhnya.

Secara khusus, Menkes Budi juga memesankan tiga hal penting dalam pelaksanaan Program RSPPU di Pemprov Jatim. Pertama, kaitan peningkatan standarisasi Rumah Sakit yang mengacu pada Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME).

“Standarisasi ini telah berjalan di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Singapura. Jadi akan sangat bagus jika kita melakukan hal yang sama,” tutur Menkes Budi.

Kemudian yang kedua, agar pada program RSPPU di Jatim nantinya disediakan afirmasi untuk daerah timur dan tertinggal Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), yakni luar Pulau Jawa.

Bukan hanya wilayah pelosok Jatim, tetapi juga wilayah Timur Indonesia. Dan yang ketiga adalah dilakukan Standarisasi operasional RSPPU berupa tatakelola keuangan, tatakelola SDM-komitmen DPJP sebagai supervisor hingga tata kelola pelayanan medis dan non medis.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kemenkes RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Dirjen Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI dr. Yuli Farianti, Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI dr. Azhar Jaya, Rektor Unair Prof. Dr. Mohammad Nasih. Juga ada Ketua Konsil Kesehatan Indonesia drg. Arianti Anaya, Ketua Kolegium Bedah Saraf Prof. Dr.
dr. Asra Al Fauzi, Dirut RSUD Dr. Soetomo Surabaya Prof. Dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswa, Direktur RSSA Malang Dr. dr. Moch. Bachtiar Budianto, serta jajarannya. (hen)