Royalti Musik Ramai Diperbincangkan Hingga Praktisi Hukum Desak Audit LMKN

Jakarta, tvOnenews.com - Royalti musik ramai diperbincangkan hingga menyita perhatian publik. Selain itu, juga menyita perhatian Praktisi hukum sekaligus musisi, Deolipa Yumara.

Menyikapi hal itu, Deolipa Yumara mendesak Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) diaudit.

Bahkan, dia mengatakan audit LMKN penting untuk transparansi. Meski LMKN lembaga nonstruktural di bawah Kementerian Hukum (Kemenkum), lembaga itu merupakan perpanjangan tangan negara dalam mengelola royalti.

“Mereka ini non-struktural, tapi diberikan hak secara institusi untuk melakukan kolektif, kolektif terhadap royalti, musik. Ciptaan lagu maupun musik kan mereka diberikan hak untuk mengkolektif. Mereka adalah wakil dari negara. Karena diatur secara undang-undang,” ucap Deolipa saat jumpa pers di Walking Drums, Pati Unus, Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2025).

 Menurut dia, sistem pengelolaan royalti pada praktik pelaksanaannya banyak menimbulkan masalah. Deolipa mengatakan banyak musisi dan pencipta lagu mengeluh lantaran menerima royalti dalam jumlah kecil, padahal penarikan dari berbagai sektor hiburan terbilang besar.

“Akhirnya ada teriakan-teriakan dari pencipta lagu yang katanya cuma terima pembayaran sebagai pencipta lagu kecil, cuma Rp700 ribu selama setahun ya, ada yang Rp200 ribu. Nah, sementara LMKN ini menerima atau menagih kepada hampir semua usaha-usaha entertain,” ucap Deolipa.

Baca Juga

Pablo Benua, dari Advokat hingga Sorotan di Balik Putusan MA soal INI

 Di sisi lain, kata Deolipa, LMKN menerbitkan tagihan untuk berbagai lini bisnis. Mereka yang menyetel lagu diwajibkan membayar.

“Bioskop ditagih, kemudian mall ditagih, hotel ditagih, lembaga-lembaga perjalanan yang bikin musik ditagih, semuanya ditagih, bahkan cafe-cafe ditagih,” ucap Deolipa. 

Deolipa menyinggung perkara kasus Mie Gacoan dengan LMKN, dimana tagihannya satu periode itu dalam satu tahun Rp2,4 miliar. Ia pun mempertanyakan transparansi pengelolaan dana tersebut. Ia mendesak LMKN diaudit demi transparansi publik. 

“Pertanyaannya, uangnya kemana? Publik berhak tahu. Makanya saya minta supaya ini diaudit. Sama seperti Ari Lasso juga minta LMKN diaudit,” kata Deolipa.

Deolipa menambahkan, lemahnya regulasi, pengawasan, dan praktik di lapangan membuat persoalan semakin runyam mengenai distribusi royalti musik di Tanah Air. 

“Regulasinya juga jadi lemah, kemudian pengawasannya juga kelihatannya kongkalikong, kemudian praktiknya juga lemah, penagihannya juga lemah. Hanya target-target tertentu saja tampaknya, kan,” ujar Deolipa.